Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Pemerintah Jepang memperkenalkan hukuman penjara untuk pelaku bullying (penghinaan) atau ijime di media sosial.

Saat rapat kabinet, Senin (8/3/2022) kemarin, terungkap hukuman penjara akan diterapkan terhadap orang yang menghina atau melakukan ijime (buli).

Amandemen KUHP segera dikeluarkan ke parlemen dalam sidang untuk disahkan.

Dalam amandemen tersebut, untuk memperkuat tindakan terhadap penghinaan dan atau ijime di media sosial maka hukuman penjara akan diterapkan.

Batas atas hukuman menurut undang-undang adalah "1 tahun penjara" dan atau denda 300.000 yen atau kurang.

Baca juga: Kasus Bullying Dialami Toko-toko yang Berbau Rusia di Tokyo Jepang

Di samping itu, di antara hukuman-hukuman yang menyertai penahanan, termasuk penciptaan "pemenjaraan" yang wajib untuk pekerjaan "pemenjaraan", terjadi perubahan hukum pidana untuk pertama kalinya sejak diundangkan tahun 1907.

Dalam "pemenjaraan", tergantung pada karakteristik narapidana, selain pekerjaan penjara, program bimbingan dan pendidikan untuk mencegah residivisme dapat dilaksanakan.

Selain itu, dari perspektif pencegahan residivisme, pengadilan akan dapat mengambil tindakan sesuai dengan kasus individu.

Sehingga meskipun seseorang melakukan kejahatan lagi selama masa percobaan, ia akan diberikan hukuman percobaan, dan perasaan korban akan tetap dikomunikasikan.

"Kami berencana untuk membangun sistem untuk mendorong refleksi terpidana," papar sumber Tribunnews.com, Selasa (8/3/2022).

Pemerintah bertujuan untuk meloloskan amandemen seperti KUHP tersebut dalam Diet (parlemen) saat ini.

Sementara itu beasiswa (ke Jepang), belajar gratis di sekolah bahasa Jepang di Jepang, serta upaya belajar bahasa Jepang yang lebih efektif melalui aplikasi zoom terus dilakukan bagi warga Indonesia secara aktif dengan target belajar ke sekolah di Jepang.

Info lengkap silakan email: info@sekolah.biz dengan subject: Belajar bahasa Jepang.