Putin Lakukan Pembersihan 'Sampah' dan 'Pengkhianat', Sebut Oposisi di Rusia Telah Dihasut NATO
Putin lakukan pembersihan 'sampah' dan 'pengkhianat', sebut oposisi di Rusia telah dihasut NATO. Putin mengecam warga Rusia yang dianggap berkhianat.
Penulis: Yunita Rahmayanti
Editor: Garudea Prabawati
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Rusia, Vladimir Putin, mengancam orang Rusia yang menyerukan anti-perang.
“Pemurnian diri yang diperlukan masyarakat hanya akan memperkuat negara kita,” kata pemimpin Rusia itu, dikutip dari Al Jazeera.
Presiden Rusia Vladimir Putin telah menyerukan "pemurnian diri" untuk membersihkan negaranya dari siapa pun yang mempertanyakan invasinya ke Ukraina.
Putin tampil di televisi pada hari Rabu (16/3/2022) untuk mengecam Rusia yang tidak mendukungnya dalam serangan di Ukraina, menyalahkan negara-negara NATO karena menggunakan penghasut untuk membangkitkan oposisi di Rusia terhadap perang.
"(Rusia) akan selalu dapat membedakan patriot sejati dari sampah dan pengkhianat dan hanya akan memuntahkannya seperti nyamuk yang secara tidak sengaja terbang ke mulut mereka," katanya.
Dia mengatakan Barat menggunakan "kolom kelima" dari pengkhianat Rusia untuk menciptakan kerusuhan sipil.
“Dan hanya ada satu tujuan (dari Barat), saya sudah membicarakannya, yaitu kehancuran Rusia,” katanya.
Baca juga: Rusia Bantah Tuduhan Biden yang Sebut Putin Penjahat Perang: AS Harus Berkaca dari Tindakannya
Puluhan Ribu Oposisi Rusia Ditangkap
Dikutip dari Al Jazeera, pidato Putin tersebut tampaknya menjadi peringatan pemerintahannya yang otoriter dapat tumbuh lebih represif.
Sejak Putin memerintahkan serangan ke Ukraina, kelompok pemantau independen OVD-Info telah melaporkan lebih dari 14 ribu penangkapan oposisi Rusia sehubungan dengan tindakan anti-perang, menurut situs webnya.
Diketahui, dari jumlah tersebut, lebih dari 170 orang ditahan.
Rusia telah menuntut agar NATO berjanji untuk tidak pernah mengizinkan Ukraina bergabung atau menempatkan pasukan di Ukraina.
Sebelumnya, Putin memperketat pengawasan di Rusia sejak invasi dimulai pada 24 Februari dan menutup outlet berita Rusia yang dianggap menyebar hoax serta menangkap pengunjuk rasa.
Penegak hukum Rusia telah mengumumkan kasus kriminal pertama, yang diketahui berdasarkan undang-undang baru, yang memungkinkan hukuman penjara 15 tahun untuk memposting apa yang dianggap sebagai “informasi palsu” tentang perang Ukraina.
