TRIBUNNEWS.COM - Inggris mengatakan bahwa sanksi terhadap individu dan perusahaan Rusia dapat dicabut jika Moskow menarik diri dari Ukraina dan berkomitmen untuk mengakhiri agresi.

Pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Inggris, Liz Truss.

Dalam sebuah wawancara dengan Sunday Telegraph, Truss mengangkat kemungkinan mencabut sanksi yang dijatuhkan jika Moskow menghentikan perang, dikutip dari Evening Standard.

Seperti diketahui, Inggris dan sekutu baratnya telah mengeluarkan sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap rezim Putin dan sejumlah individu, yang telah menyebabkan nilai rubel anjlok.

"Apa yang kami ketahui adalah bahwa Rusia menandatangani beberapa perjanjian yang tidak mereka patuhi. Jadi perlu ada tindakan keras. Tentu saja, sanksi adalah tuas yang keras," katanya.

“Sanksi itu seharusnya hanya datang dengan gencatan senjata dan penarikan penuh, tetapi juga komitmen bahwa tidak akan ada agresi lebih lanjut."

Baca juga: Inggris Umumkan 65 Sanksi Baru Rusia, Targetkan Oligarki, Pembekuan Aset, dan Larangan Perjalanan

Baca juga: Sanksi Inggris ke Oligarki Rusia, Rumah 4,4 Juta Pound Milik Putri Tiri Menlu Lavrov Bakal Melayang

“Dan juga, ada peluang untuk mendapatkan sanksi snapback jika ada agresi lebih lanjut di masa depan. Itu adalah tuas nyata yang menurut saya bisa digunakan.”

Tuss menyebut bahwa "unit negosiasi" telah dibentuk di Kementerian Luar Negeri untuk membantu kemungkinan pembicaraan damai.

Pemerintah mengatakan sejauh ini telah memberlakukan sanksi pada bank dengan total aset £500 miliar dan individu dengan nilai gabungan lebih dari £150 miliar.

Rusia telah mengindikasikan setelah satu bulan perang bahwa mereka dapat mengurangi ambisinya untuk berjuang untuk menguasai wilayah Donbas di timur Ukraina.

Namun Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, telah memperingatkan dia tidak akan menyerahkan wilayahnya dalam pembicaraan damai ketika dia mencatat bahwa pasukannya telah memberikan "pukulan kuat" kepada pasukan Rusia.

Pernyataan Truss menggemakan rekannya dari AS, Antony Blinken, yang mengatakan larangan perjalanan dan pembekuan aset "tidak dirancang untuk permanen".

Menteri Luar Negeri mengatakan sanksi itu bisa "dihilangkan" jika terjadi penarikan pasukan Rusia.

Sanksi Jepang