TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK - Ribuan warga sipil kemungkinan tewas di kota pelabuhan Mariupol, Ukraina, yang terkepung sejak pengeboman dimulai empat minggu lalu oleh pasukan Rusia.

Pernyataan ini disampaikan Kepala Misi Hak Asasi manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di Ukraina, Matilda Bogner dalam sebuah wawancara virtual.

Ia pun mengaku telah mengerahkan sekitar 60 pemantau.

"Kami berpikir bahwa mungkin ada ribuan kematian, korban sipil di Mariupol," kata Bogner.

Dikutip dari laman Ukrinform, Rabu (30/3/2022), Bogner menyampaikan bahwa misi tersebut tidak memiliki perkiraan yang tepat, namun sedang bekerja untuk mengumpulkan lebih banyak informasi.

Sementara itu, menurut Juru bicara Wali Kota Mariupol Vadym Boychenko, hampir 5.000 orang, termasuk sekitar diantaranya 210 anak-anak tewas di kota itu setelah pasukan Rusia mengepungnya sebulan lalu.

90 persen bangunan di Mariupol pun telah rusak dan 40 persen telah hancur, termasuk rumah sakit, sekolah, taman kanak-kanak dan pabrik.

Mengutip keterangan saksi, pejabat setempat pekan lalu memperkirakan ada 300 orang yang tewas pada 16 Maret lalu dalam pengeboman di Teater Mariupol tempat orang-orang berlindung.

Baca juga: Buntut Laporan Roman Abramovich Diracun, Negosiator Ukraina Diminta Tak Makan atau Minum Apapun

"Di kuburan massal, sebenarnya kami telah memutuskan sekarang kami harus menyebutnya 'kuburan improvisasi'," jelas Bogner.

Ini karena istilah 'kuburan massal' mungkin menyiratkan korban kejahatan, kata dia, sedangkan orang yang tewas di Mariupol mencerminkan kematian karena berbagai penyebab.

"Korban sipil dari konflik ini diyakini sebagai 'bagian yang cukup kecil" dari mayat di kuburan improvisasi di taman dan kebun. Beberapa orang yang meninggal secara alami tidak pernah dibawa ke kamar mayat atau makam individu karena konflik. Tidak jelas apakah ada korban militer yang dimakamkan di kuburan improvisasi itu," jelas Bogner.

Pada hari Selasa kemarin, Kantor HAM PBB mengkonfirmasi 1.179 tewas dan 1.860 warga sipil terluka di seluruh Ukraina sejak awal invasi Rusia pada 24 Februari lalu.