TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Indonesia berkomitmen mengambil peran besar dalam pemulihan ekonomi global pada Presidensi G20 di jalur keuangan.

Namun, agenda besar ini harus berhadapan dengan tantangan berupa pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, pergolakan geopolitik, serta peningkatan harga komoditas dan energi sehingga semakin menambah ketidakpastian secara global.

Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur (PDPPI) Kementerian Keuangan Brahmantio Isdijoso memastikan Presidensi Indonesia tetap berkomitmen memberikan hasil nyata untuk membantu mengatasi dampak ekonomi global dari pandemi COVID-19 dan mencapai tujuan bersama.

Caranya dengan memperkuat arsitektur keuangan global dan transformasi infrastruktur yang merupakan salah satu kunci utama pencapaian tujuan pemulihan ekonomi yang merata secara global tersebut.

“Dari aspek arsitektur keuangan global, Indonesia bersama seluruh anggota G20 berkomitmen untuk memformulasikan skema yang  mendorong pemulihan ekonomi di negara berpendapatan rendah dan rentan dengan lebih cepat,” kata Brahmantio, dalam penjelasannya, di Jakarta, Rabu (30/3/2022).

Baca juga: Sukses Gelar IPU ke-144, Momentum Indonesia Selenggarakan KTT G20

Direktur Pinjaman dan Hibah Kementerian Keuangan Syurkani Ishak Kasim juga menegaskan mengenai hal ini pada pertemuan International Financial Architecture Working Group ketiga di tanggal 24-25 Maret lalu.

“Dalam masa Presidensi ini, Indonesia memberikan dukungan penuh bagi negara-negara yang menghadapi debt vulnerability. Hal inilah yang melandasi tujuan dari upaya perancangan skema arsitektur keuangan global yang lebih resilien,” ujarnya.

Strategi mempercepat pemulihan ekonomi global melalui transformasi infrastruktur dapat dicapai melalui peningkatan keterlibatan sektor swasta sebagai pelengkap moda investasi investasi publik dan Multilateral Development Banks (MDBs).

Mobilisasi investasi infrastruktur juga dilakukan untuk meningkatkan inklusi sosial dan mengatasi kesenjangan antar wilayah.

“Forum juga akan kembali mengusung upaya peningkatan infrastruktur digital dan investasi InfraTech untuk mempersempit kesenjangan digital,” kata Syurkani.

Dalam pidato pembukaan acara side event FMCBG beberapa waktu lalu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Republik Indonesia Febrio Kacaribu menekankan pentingnya infrastruktur sebagai faktor yang mempercepat pertumbuhan.

Menurutnya, penyediaan infrastruktur yang memadai terkait dengan sektor informasi dan teknologi adalah hal penting bagi suatu negara untuk tetap kompetitif.

“Infrastruktur memfasilitasi kegiatan ekonomi dalam skala besar, meningkatkan produksi dan konsumsi, serta kapasitas produksi yang dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih besar,” ujar Febrio.

Pembahasan revitalisasi investasi infrastruktur dan tatanan arsitektur keuangan global tidak hanya akan menyoroti isu yang sedang dihadapi hari ini – membantu negara dengan pendapatan rendah dan rentan keluar dari krisis pandemi – namun juga untuk melahirkan skema yang lebih resilien terhadap risiko krisis global lain di masa yang akan datang.

Indonesia dalam Presidensi G20 akan mengawal agenda penting ini, di samping agenda prioritas pemulihan ekonomi global lainnya, hingga pertemuan KTT G20 di penghujung 2022.

Saat ini, anggota G20 berkomitmen untuk terus mendukung negara rentan yang terdampak pandemi dan memastikan pulih bersama dengan salah satu upayanya adalah janji penyaluran dana senilai USD 100 miliar melalui penyaluran sukarela Hak Penarikan Khusus (Special drawing rights - SDR) IMF untuk dicapai pada tahun ini.

Pada pertemuan Februari lalu, negara-negara dengan kemampuan berlebih telah berjanji menyalurkan senilai USD 60 miliar.

Pada kesempatan itu juga para anggota G20 terus mendorong komitmen lebih lanjut sebagai langkah menuju pemenuhan dana ambisi global dimaksud.