TRIBUNNEWS.COM, KYIV - Negara Barat sontak mendukung tudingan pemerintah Ukraina yang menyebut pasukan Rusia membunuh warga sipil di Kota Bucha.

Amerika, Inggris, Kanada dan sejumlah negara lain kemudian berjanji akan mengambil tindakan untuk menghukum Rusia sebelum penyelidikan atas kejadian itu digelar.

Moskow membantah semua tudingan itu dan menyebutnya sebagai provokasi yang dilakukan Kiev.

Benarkah yang terjadi di Bucha adalah bagian dari perang propaganda yang dilakukan Ukraina?

Berita kali ini bersumber pada tulisan seorang mantan perwira Korps Marinir AS bernama Scott Ritter yang ditayangkan RT.COM berjudul The truth about Bucha is out there, but perhaps too inconvenient to be discovered

Baca juga: Menlu Rusia: Negara Barat Coba Sabotase Negosiasi Rusia-Ukraina dengan Isu Bucha

Scott Ritter adalah mantan perwira intelijen Korps Marinir AS.

Dia bertugas di Uni Soviet sebagai inspektur yang mengimplementasikan Perjanjian INF, sebagai staf Jenderal Schwarzkopf selama Perang Teluk.

Pada tahun 1991-1998 ia juga bertugas sebagai inspektur senjata PBB.

Menurutnya, pertempuran yang terjadi hari ini di tanah Ukraina, tak melulu soal peluru, rudal, maupun mortir.

Tak kalah penting, kedua pihak, terutama Ukraina dan pelindung Baratnya, mencoba memenangkan "perang udara" alias propaganda melawan Rusia.

"Pemerintah Kiev dan penasihat perang mereka dari Barat mungkin telah mengkooptasi semua perangkat penulis drama Aeschylus untuk membuat tragedi modern di kota Bucha di Ukraina. Ini adalah sebuah contoh bahwa narasi kebohongan bukan hanya sebagai produk sampingan tapi juga senjata perang."

Ia juga menyinggung bahwa sumber utama laporan tragedi Bucha adalah rekaman video, yang diambil oleh Polisi Nasional Ukraina, dari salah satu konvoi mereka yang berkendara melalui jalan di kota.

Dalam video itu, lusinan mayat berserakan di jalan raya, banyak dari mereka tampak terikat.

"Video ini telah menjadi viral, menghasilkan pandemi kesedihan dan kemarahan yang melanda sebagian besar dunia, menarik perhatian kepala negara dan kepala Gereja Katolik, mengakibatkan gelombang pasang kecaman dan kemarahan yang diarahkan ke Rusia. dan presidennya, Vladimir Putin."