Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Apa yang Dapat Dilakukan PBB untuk Bantu Ukraina? Bisakah PBB Paksa Rusia Mundur?

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mendesak PBB untuk segera bertindak melawan invasi Rusia. Lantas, bisakah PBB membantu Ukraina?

Penulis: Yurika Nendri Novianingsih
Editor: Arif Tio Buqi Abdulah
zoom-in Apa yang Dapat Dilakukan PBB untuk Bantu Ukraina? Bisakah PBB Paksa Rusia Mundur?
Kolase Tribunnews Business Insider/AFP Handout dan AFP/SERGEI SUPINSKY
Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. - Berikut penjelasan soal tindakan PBB terhadap perang Rusia-Ukraina. 

TRIBUNNEWS.COM - Dalam pidatonya kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa (5/4/2022), Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mendesak badan tersebut untuk segera bertindak melawan invasi dan agresi Rusia.

Zelensky mendesak PBB untuk mengusir Rusia dari negaranya.

"Kita berurusan dengan negara yang mengubah hak veto Dewan Keamanan PBB menjadi hak untuk mati," kata Zelenskyy.

Seruannya muncul di tengah kemarahan atas bukti pembantaian warga sipil yang diduga dilakukan oleh pasukan Rusia di kota Bucha, Ukraina.

Baca juga: Pasukan Rusia Dituding Menggali Parit di Zona Radioaktif yang Terlarang di Chernobyl

Baca juga: PBB Sebut 1.563 Warga Sipil Termasuk 63 Anak Saat Invasi Rusia ke Ukraina

Apa yang bisa dilakukan PBB untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina?

PBB dapat mengutuk agresi Rusia, menyalahkan Moskow atas konsekuensi kemanusiaan yang mengerikan dan menuntut agar Rusia berhenti.

Ini telah terjadi melalui resolusi Majelis Umum.

Berita Rekomendasi

Majelis adalah badan terbesar PBB yang terdiri dari 193 negara anggota.

Tapi diplomasi belum berhasil sejauh ini. Lantas, bisakah PBB sekarang memaksa Rusia untuk mundur?

Tidak. PBB tidak bisa memaksa Rusia.

PBB bukanlah sebuah pemerintahan.

Presiden Volodymyr Zelensky, dari Ukraina, berpidato pada pertemuan Dewan Keamanan PBB di New York City pada 5 April 2022.
Presiden Volodymyr Zelensky, dari Ukraina, berpidato pada pertemuan Dewan Keamanan PBB di New York City pada 5 April 2022. (TIMOTHY A. CLARY / AFP)

Seperti dilansir CNA, Sekretaris Jenderalnya bukanlah presiden atau perdana menteri.

Dan Majelis Umum tidak memiliki otoritas hukum atas negara berdaulat mana pun, bahkan jika negara itu melanggar kedaulatan negara lain.

Ini berarti Sekjen PBB dan Majelis Umum tidak dapat membuat Moskow melakukan apa pun yang tidak ingin dilakukannya, atau menghukumnya karena melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan.

Halaman
123
Sumber: TribunSolo.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas