Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, BEIJING - Ketidakseimbangan dalam sistem keamanan Eropa saat ini disebut sebagai salah satu penyebab utama di balik terjadinya krisis Ukraina.

Pernyataan ini disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) China Wang Yi dalam percakapan telepon dengan Menteri Luar Negeri Perancis untuk Urusan Eropa Clement Beaune.

"Penyebab utama masalah Ukraina adalah ketidakseimbangan dalam sistem keamanan Eropa. Ada kebutuhan untuk mengikuti prinsip keamanan yang tidak dapat dibagi dan menciptakan kembali mekanisme keamanan yang seimbang serta efektif di Eropa. Ini adalah satu-satunya cara untuk membangun perdamaian dan stabilitas yang langgeng di Eropa," kata Wang Yi.

Dikutip dari laman TASS, Jumat (8/4/2022), ia juga menekankan bahwa semua pihak harus memfasilitasi negosiasi damai antara Rusia dan Ukraina.

"Anda tidak dapat menyerukan gencatan senjata, dan pada saat yang sama melanjutkan pengiriman sejumlah besar senjata dan amunisi, meningkatkan permusuhan," kata Wang Yi.

Baca juga: 2 Roket Rusia Hantam Stasiun Kereta Api di Ukraina Timur, Lebih dari 30 Orang Tewas

Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan dalam pidato yang disiarkan televisi nasional negara itu pada 24 Februari lalu bahwa sebagai tanggapan atas permintaan para Kepala Republik Donbass, ia telah membuat keputusan untuk melakukan operasi militer khusus ke Ukraina.

Operasi ini dilakukan untuk melindungi orang-orang 'yang telah mengalami pelecehan dan genosida oleh rezim Ukraina selama 8 tahun'.

Kendati demikian, pemimpin Rusia itu menekankan bahwa negaranya tidak memiliki rencana untuk menduduki wilayah Ukraina.

Ia juga menekankan operasi tersebut ditujukan untuk 'denazifikasi dan demiliterisasi Ukraina'.

Baca juga: Rusia akan Tetap Lanjutkan Pembicaraan dengan Ukraina Meskipun Ada Provokasi

Sementara itu, negara Barat telah memberlakukan sanksi besar-besaran terhadap Rusia karena melakukan invasi ke Ukraina.

Penerapan sanksi ditujukan terhadap badan hukum maupun individu swasta Rusia.

Pada 20 Maret lalu, Kabinet Menteri Ukraina mengadopsi resolusi No. 326 'Tentang Persetujuan Prosedur untuk Menentukan Kerusakan sebagai akibat dari Agresi Bersenjata Federasi Rusia'.