Sejumlah ahli mengatakan, krisis di Sri Lanka diperburuk oleh salah urus pemerintah, akumulasi utang selama bertahun-tahun, dan pemotongan pajak yang keliru.

Di sisi lain, Pemerintah Sri Lanka sedang mempersiapkan negosiasi bailout dengan Dana Moneter Internasional (IMF) pekan ini.

Sri Lanka mengharapkan 3 miliar dollar AS dari IMF untuk mendukung neraca pembayaran pulau itu dalam tiga tahun ke depan.

Demo besar-besaran di seluruh negeri

Gelombang protes besar-besaran melanda negara Sri Lanka sejak awal bulan ini.

Pasukan bersenjata negara tersebut menghadapi kerumunan yang memprotes krisis ekonomi yang memburuk, setelah pemblokiran media sosial gagal menghentikan demonstrasi anti-pemerintah.

Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa memberlakukan keadaan darurat nasional  mulai Jumat (1/4/2022), sehari setelah massa berusaha menyerbu rumahnya di ibu kota, Kolombo, dan pembatasan pergerakan warga berlaku secara nasional hingga Senin (4/4/2022) pagi.

Al Jazeera melaporkan tetapi hanya dalam 12 jam pertama aturan ditetapkan, sekitar 664 orang telah ditahan karena melanggar aturan tersebut.

WNI di Sri Lanka

KBRI Colombo melakukan pendataan Warga Negara Indonesia (WNI) di Sri Lanka ditengah krisis ekonomi dan krisis keuangan besar yang melanda negara itu.

Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Judha Nugraha mengatakan pihaknya akan terus memonitoring WNI secara ketat WNI di Sri Lanka menyusul terjadinya kerusuhan pada tanggal 31 Maret lalu.

“Alhamdulillah, sampai saat ini tidak ada WNI yang terancam keselamatan, maupun kelangsungan hidupnya akibat krisis ekonomi yang sedang berlangsung,” kata Judha pada press briefing, Kamis (7/4/2022).

Judha berujar, berdasarkan catatan KBRI Colombo saat ini terdapat 232 WNI yang tinggal menetap di Sri Lanka.

Antisipasi yang dilakukan perwakilan RI dalam menanggapi situasi ini, adalah memberikan pelayanan kekonsuleran yang dilakukan secara daring untuk memudahkan WNI mendapatkan akses layangan di tengah kelangkaan bahan bakar yang terjadi di Sri Lanka.

Judha melanjutkan, pelayanan yang memerlukan kehadiran fisik, cukup sekali datang, kemudian dilakukan secara daring.

“Kita juga sudah siapkan pasukan logistik bagi WNI yang membutuhkan,” kata Judha.

Sumber: AFP/Reuters/Kompas.com