TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, meminta maaf kepada parlemen, Selasa (19/4/2022), setelah didenda karena melanggar aturan lockdown Covid-19.

Dilansir Reuters, dalam pernyataan maafnya itu, Johnson sempat mengatakan ia tidak tahu bahwa acara ulang tahun yang diadakan di puncak pandemi, telah melanggar aturannya sendiri. 

Anggota parlemen oposisi berpendapat, PM Johnson harus turun dari jabatannya.

Pasalnya, orang nomor satu di Inggris ini telah menetapkan aturan ketat selama pandemi Covid-19, lalu melanggarnya di Downing Stret, dan beberapa kali bohong kepada parlemen bahwa ia sudah mematuhi aturan.

Johnson mengatakan kepada House of Commons bahwa dia tidak sengaja menyesatkan parlemen, tetapi tidak pernah terpikir olehnya bahwa dia melanggar aturan.

Baca juga: Inggris Janjikan 400 Juta Poundsterling Bantuan untuk Ukraina

Baca juga: Polisi Denda 20 Orang Terkait Pesta yang Diadakan PM Inggris Johnson saat Lockdown

Pada Kamis, DPR akan mengadakan pemungutan suara yang akan menentukan apakah Johnson harus diselidiki atas klaim menyesatkan parlemen.

Di bawah undang-undang menteri, dengan sengaja menyesatkan parlemen adalah pelanggaran yang mengakibatkan pengunduran diri.

"Segera setelah saya menerima pemberitahuan (dari polisi), saya mengakui rasa sakit dan kemarahan, dan saya mengatakan bahwa orang memiliki hak untuk mengharapkan yang lebih baik dari perdana menteri mereka," kata Perdana Menteri, Boris Johnson, kepada parlemen.

Pemimpin Partai Buruh, Keir Starmer, menuduhnya tidak menghormati pengorbanan yang dilakukan oleh publik Inggris selama penguncian dan merendahkan jabatannya.

Ia mendesak Perdana Menteri untuk mengundurkan diri.

Desember lalu, Johnson mengatakan kepada parlemen bahwa telah mengikuti semua aturan pembatasan selama lockdown.

Dia dikenai denda oleh kepolisian pekan lalu, setelah penyelidikan internal mengungkap Downing Street mengadakan pesta alkohol saat warga Inggris dilarang menghadiri pemakaman dan mengunjungi orang sakit.

Meski skandal ini menghebohkan Inggris, tekanan terhadap pemerintahan Perdana Menteri Johnson mereda sejak invasi Rusia ke Ukraina.

Ini karena Johnson aktif berperan dalam membantu Ukraina dan mengecam Rusia.