TRIBUNNEWS.COM - Pihak berwenang Rusia telah membuka kasus pidana terhadap Vladimir Vladimirovich Kara-Murza, seorang politikus sekaligus aktivis oposisi terkemuka di negara itu.

Kara-Murza menjalani penahanan pra-sidang pada hari Jumat karena diduga menyebarkan berita palsu atau hoaks tentang angkatan bersenjata Rusia.

Pengadilan di Moskow memerintahkan Kara-Murza ditahan hingga 12 Juni.

Pengacara Vadim Prokhorov mengatakan kasus informasi palsu yang dituduhkan terhadap Kara-Murza mengutip pidato 15 Maret di Dewan Perwakilan Rakyat Arizona yang mengecam perang di Ukraina.

Kara-Murza adalah seorang jurnalis dan mantan rekan mendiang pemimpin oposisi Rusia Boris Nemtsov, yang dibunuh pada 2015, dan Mikhail Khodorkovsky, yang dipenjara selama bertahun-tahun di Rusia.

Baca juga: Sekjen PBB akan Temui Putin dan Zelensky Minggu Depan untuk Desak Perdamaian Rusia-Ukraina

Baca juga: UPDATE Invasi Rusia ke Ukraina Hari ke-59, Berikut Ini Sejumlah Peristiwa yang Terjadi

Kara-Murza sendiri dua kali dirawat di rumah sakit dengan gejala keracunan, yakni pada 2015 dan 2017.

Ketua DPR Arizona Rusty Bowers mengecam tindakan pemerintah Rusia terhadap Kara-Murza.

"Saya sangat terganggu atas laporan berita mengenai penangkapan dan penganiayaan politik terhadap pemimpin oposisi Rusia Vladimir Kara-Murza," kata Bowers sebagaimana dikutip AP News.

"Jangan lupakan para pejuang kemerdekaan ini, seperti Vladimir Kara-Murza," tambahnya.

Gubernur Arizona Doug Ducey mengatakan pernyataan Kara-Murza telah menginsipirasinya.

"Arizona akan selalu berdiri untuk kebebasan. Dan kami akan mendukung mereka seperti Kara-Murza yang menentang penindasan," kata Ducey di Twitter.

Media Rusia melaporkan bahwa tuduhan serupa sedang diajukan terhadap eksekutif teknologi vokal Ilya Krasilshchik, mantan penerbit situs berita independen terkemuka Rusia, Meduza.

Tindakan terhadap dua kritikus Kremlin adalah bagian dari tindakan keras yang meluas terhadap individu yang berbicara menentang perang Rusia di Ukraina.

Rusia mengadopsi undang-undang yang mengkriminalisasi penyebaran informasi palsu tentang militernya tak lama setelah pasukannya masuk ke Ukraina pada akhir Februari.