TRIBUNNEWS.COM, MOSKOW – Pada 2 Juni 2021, Rusia untuk pertama kalinya dalam 30 tahun sejarahnya, merilis dokumen, “Prinsip Dasar Kebijakan Negara Federasi Rusia tentang Pencegahan Nuklir.”

Dokumen itu menjelaskan kebijakan penggunaan senjata nuklir Rusia. Lewat “Prinsip Dasar” itu Rusia memperjelas sikap senjata nuklir dipandang “secara eksklusif sebagai alat pencegahan.”

Dalam artikel yang ditulis kolumnis AS Scott Ritter, penggunaan  senjata nuklir Rusia hanya dapat dilakukan sebagai “tindakan ekstrem dan terpaksa.”

Kekuatan nuklir strategis Rusia diatur sedemikian rupa sehingga ada “pembalasan yang tak terhindarkan” jika terjadi serangan nuklir terhadap Rusia.

Baca juga: Anggap NATO Ikut Perang, Menlu Rusia Ingatkan untuk Tak Remehkan Risiko Perang Nuklir

Baca juga: Rusia Peringatkan Swedia-Finlandia Jika Gabung NATO, Ancam Kerahkan Senjata Nuklir dan Rudal

Baca juga: Pesawat Militer Rusia yang Membawa Hulu Ledak Nuklir Memasuki Wilayah Uni Eropa

Kekuatan ini dirancang untuk menimbulkan “kerusakan yang dijamin tidak dapat diterima” pada setiap musuh potensial.

Singkatnya, negara mana pun yang jadi sasaran nuklir Rusia tidak akan ada lagi eksistensinya sebagai negara modern.

Dokumen postur nuklir merinci prosedur Rusia akan meluncurkan senjata nuklirnya jika menerima "data yang dapat diandalkan tentang peluncuran rudal balistik yang menyerang wilayah Rusia dan/atau sekutunya."

Rusia akan membalas jika senjata nuklir digunakan untuk melawan Rusia dan/atau sekutunya.

Dokumen tersebut juga menguraikan dua skenario non-nuklir di mana Rusia akan membalas menggunakan senjata nuklir.

Pertama melibatkan serangan musuh terhadap situs pemerintah atau militer Rusia yang vital, gangguan yang akan merusak tindakan respons kekuatan nuklir (yaitu apa yang disebut serangan langsung ke kepemimpinan politik dan militer Rusia).

Seperti ditunjukkan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov saat melawat ke India, tidak satu pun dari kondisi yang ditetapkan dalam dokumen "Prinsip Dasar" yang berlaku untuk situasi saat ini di Ukraina.

Namun, ini tidak berarti bahwa konflik Ukraina tidak mengakibatkan peningkatan suhu nuklir di Eropa.

Di Swedia, dukungan untuk bergabung dengan NATO semakin meningkat, dan Finlandia dapat mengajukan permohonan keanggotaan dalam beberapa minggu.

Jika blok yang dipimpin AS meluas ke kedua negara ini, mungkin ada kemungkinan respons militer oleh Rusia, atau setidaknya peningkatan pasukan Rusia.