TRIBUNNEWS.COM - Aksi kekerasan dan pembakaran di Sri Lanka masih berlanjut, AP News melaporkan.

Menindaklanjuti hal itu, pihak berwenang Sri Lanka memperpanjang jam malam pada Rabu (11/5/2022).

Seperti diketahui, protes nasional telah terjadi di Sri Lanka sejak bulan lalu, di mana para pengunjuk rasa menyerukan pengunduran diri Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa dan Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa.

Seruan itu merupakan buntut dari krisis ekonomi yang hampir membuat Sri Lanka bangkrut dan rakyatnya menghadapi kekurangan bahan bakar, makanan, dan kebutuhan pokok lainnya.

Pada Senin (9/5/2022) Mahinda Rajapaksa akhirnya mengundurkan diri.

Baca juga: Tentara Sri Lanka diperintahkan tembak perusuh setelah rumah para pejabat dibakar massa, WNI di Sri Lanka merasakan kesulitan ekonomi

Baca juga: Berita Foto : Kekerasan Politik Tewaskan Lima Orang, PM Sri Lanka Mundur

Dia dan keluarganya dievakuasi dari kediaman resminya melalui ribuan pengunjuk rasa yang mencoba masuk ke gedung era kolonial yang dijaga ketat.

Tidak ada konfirmasi tentang keberadaan mereka, tetapi beberapa pengunjuk rasa berkumpul di luar pangkalan angkatan laut di Trincomalee di pantai timur laut, yang diduga menjadi tempat berlindung keluarga Rajapaksa.

Kedutaan Besar India membantah spekulasi media sosial bahwa orang-orang politik tertentu dan keluarga mereka telah melarikan diri ke India.

Kedutaan Besar India juga menolak spekulasi yang menyebut India mengirim pasukan ke Sri Lanka.

Negara itu menegaskan kembali dukungannya kepada Sri Lanka pada hari Selasa, dengan mengatakan India telah memberikan bantuan sebesar 3,5 miliar dolar atau Rp 50,8 triliun untuk mengatasi krisis.

Kementerian Luar Negeri India mengatakan negaranya juga mengirim barang-barang penting seperti makanan dan obat-obatan.

Sementara itu, Gotabaya Rajapaksa tetap berada di kediaman resminya yang dilindungi oleh pagar besi berlapis yang dijaga oleh militer dan polisi.

Pada hari Senin, para pendukung berkumpul di kediaman resmi perdana menteri untuk mendesak Mahinda Rajapaksa agar tetap menjabat.

Setelah pertemuan itu, massa yang mendukung pemerintah memukuli pengunjuk rasa damai yang berkemah di dekat kediaman perdana menteri dan kantor presiden.

Polisi yang mengawasi tidak berbuat banyak untuk menghentikan aksi tersebut.

Di seluruh negeri, warga yang marah menanggapinya dengan menyerang pendukung pemerintah dan politisi partai yang berkuasa.

Delapan orang termasuk seorang anggota parlemen dari partai yang berkuasa dan dua petugas polisi tewas dan 219 terluka dalam kekerasan itu, kata Kementerian Pertahanan.

Selain itu, 104 bangunan dan 60 kendaraan dibakar.

Massa pro pemerintah dikejar, dipukuli dan ditelanjangi.

Beberapa di antaranya didorong ke danau dan tidak diizinkan untuk kembali ke tanah selama berjam-jam.

Saat tersebar kabar tentang ke mana bus membawa para pendukung, orang-orang menghancurkan mereka dan membakarnya.

Bus-bus yang digulingkan masih berasap di seluruh ibu kota, Kolombo, saat protes berlanjut.

Rumah-rumah pendukung pemerintah diserang dan beberapa bisnis dibakar, meskipun kekerasan pribadi mereda.

Sri Lanka hampir bangkrut setelah mengatakan bahwa pihaknya menangguhkan pembayaran pinjaman luar negeri sebesar 7 miliar dolar atau Rp 101,6 triliaun yang seharusnya dibayarkan tahun ini dari 25 miliar dolar atau Rp 363 triliun yang jatuh tempo pada tahun 2026.

Total utang luar negerinya (ULN) adalah 51 miliar dolar atau Rp 740,9 triliun.

Baca juga: Kerusuhan Berdarah di Sri Lanka Lengserkan PM Rajapaksa

Baca juga: PM Sri Lanka Mahinda Rajapaksa Dievakuasi dari Kediamannya, Ribuan Demonstran Terobos Gerbang Utama

Kekurangan mata uang asing telah menyebabkan berkurangnya impor dan kelangkaan kebutuhan pokok mulai dari makanan hingga gas untuk memasak, bahan bakar dan obat-obatan.

Selama beberapa bulan terakhir orang-orang terpaksa mengantre berjam-jam untuk membeli stok terbatas dan banyak yang kembali tanpa membawa apa-apa.

Para pengunjuk rasa menyalahkan dugaan korupsi dan gaya pemerintahan Rajapaksa bersaudara atas krisis ekonomi tersebut.

Pengunduran diri perdana menteri telah menciptakan kekosongan administrasi tanpa Kabinet, yang secara otomatis bubar dengan pengunduran diri tersebut.

Presiden berada di bawah tekanan untuk menunjuk seseorang yang dapat menyatukan semua orang sebagai perdana menteri, memberikan sebagian besar kekuasaannya kepada Parlemen dan mengundurkan diri.

Kekosongan juga telah menciptakan ketakutan akan pengambilalihan militer terutama jika kekerasan terus berlanjut.

(Tribunnews.com/Rica Agustina)