TRIBUNNEWS.COM - Rusia memperkenalkan sistem pajak baru di Zaporizhia, Ukraina bagian tenggara.

Melalui pihak berwenang yang telah ditunjuk Moskow, sistem perpajakan yang "disederhanakan" akan diberlakukan di wilayah yang sebagian besar telah diduduki itu.

Mulai 1 Juli, semua bisnis akan diminta untuk membayar pajak keseluruhan lima persen.

Sementara mereka yang menjual alkohol atau tembakau akan membayar 10 persen, kata Yevgeny Balitsky, kepala administrasi militer-sipil yang ditempatkan di wilayah tersebut, kepada kantor berita Interfax Rusia.

Rusia menguasai lebih dari setengah wilayah, termasuk pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhzhia, fasilitas terbesar dari jenisnya di Eropa.

Baca juga: POPULER Internasional: Rusia Ancam Nuklir ke Polandia | Restoran Pengganti McDonalds di Rusia

Baca juga: Rusia Kepung Sievierodonetsk, Nasib Warga di Pabrik Kimia Azot Ditakutkan Seperti di Pabrik Azovstal

Lebih lanjut, berikut pembaruan invasi Rusia ke Ukraina pada Senin (13/6/2022) hari ini, dikutip dari Al Jazeera:

Rusia Klaim Telah Hancurkan Senjata AS dan Eropa

Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pasukannya telah menghancurkan sejumlah besar senjata dan peralatan militer di wilayah Donbas timur Ukraina, termasuk beberapa yang telah dikirim oleh Amerika Serikat (AS) dan negara-negara Eropa.

Kementerian mengatakan militernya telah menggunakan rudal presisi tinggi berbasis udara untuk melakukan serangan di dekat stasiun kereta api Udachne, mengenai peralatan yang telah dikirim ke pasukan Ukraina.

Sekutu Ukraina, termasuk AS, Inggris dan beberapa negara anggota Uni Eropa, telah memasok Ukraina dengan bantuan militer senilai miliaran dolar di tengah serangan Rusia.

Tidak ada tanggapan langsung terhadap klaim Kementerian Pertahanan Rusia dari Kyiv, atau sekutu Baratnya.

Rusia Perlakukan Penduduk Ukraina sebagai Budak

Seorang pejabat Ukraina menuduh pasukan Rusia memperlakukan penduduk Kota Mariupol, di Ukraina tenggara, sebagai budak dan periasai manusia.

Petro Andryushchenko, penasihat wali kota Mariupol, yang berbasis di luar kota, mengatakan dalam sebuah unggahan Telegram bahwa "otoritas pendudukan" telah memberi tahu penduduk pasokan bantuan kemanusiaan hanya akan diberikan kepada mereka yang cacat mulai 1 Juli.