Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Demi Ringankan Beban Ekonomi, Pakistan Minta Warga Kurangi Minum Teh

Pemerintah Pakistan mendesak masyarakat agar mengurangi konsumsi teh di tengah inflasi yang tinggi dan melemahnya rupee.

Penulis: Ika Nur Cahyani
Editor: Daryono
zoom-in Demi Ringankan Beban Ekonomi, Pakistan Minta Warga Kurangi Minum Teh
Culture Trip
Ilustrasi teh herbal - Pemerintah Pakistan mendesak masyarakat agar mengurangi konsumsi teh di tengah inflasi yang tinggi dan melemahnya rupee. 

Mereka menilai mengurangi minum teh tidak akan banyak membantu meringankan kesengsaraan ekonomi negara itu.

Cadangan devisa Pakistan turun dari sekitar 16 miliar dollar AS (Rp 235 triliun) pada Februari menjadi kurang dari 10 miliar dollar (Rp 147 triliun) pada minggu pertama Juni, hampir tidak cukup untuk menutupi biaya dua bulan dari semua impornya.

Sebelumnya, untuk mencegah default yang menjulang, pemerintah Pakistan melarang impor barang tidak penting dan mewah pada bulan Mei, lapor Khaleej Times.

Keputusan tersebut meliputi impor mobil, ponsel, kosmetik, rokok, produk makanan, garmen tertentu, dan perlengkapan mandi.

"(Larangan impor barang mewah untuk) mengendalikan inflasi yang meningkat, menstabilkan cadangan devisa, memperkuat ekonomi, dan mengurangi ketergantungan negara pada impor," kata Menteri Informasi Marriyum Aurangzeb dalam konferensi pers pada 19 Mei lalu.

Perdana Menteri Shehbaz Sharif pada saat itu mengatakan keputusan tersebut "akan menyelamatkan devisa negara yang berharga" dan bahwa Pakistan harus "latihan berhemat".

Namun, langkah itu tampaknya tidak cukup, karena hanya akan mengurangi tagihan impor kurang dari 5 % atau kurang dari $600 juta.

Berita Rekomendasi

Pada akhir Mei, pemerintah mengangkat batas harga bahan bakar, suatu kondisi untuk melanjutkan kesepakatan bailout yang telah lama terhenti dengan Dana Moneter Internasional (IMF).

Pekan lalu, pemerintah meluncurkan anggaran baru $47 miliar untuk 2022-23 dalam upaya meyakinkan IMF untuk memulai kembali kesepakatan bailout $6 miliar, yang disepakati oleh kedua belah pihak pada 2019.

Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif (2R) dan pemimpin Gerakan Muttahida Qaumi (MQM-P) dan mitra kerja pemerintah yang baru dibentuk Khalid Maqbool Siddiqui (kiri) pergi setelah pertemuan di Karachi pada 13 April 2022. Anggota parlemen Pakistan pada April 11 memilih Shehbaz Sharif sebagai perdana menteri baru negara itu setelah penggulingan akhir pekan Imran Khan, yang mengundurkan diri dari kursi majelis nasionalnya - bersama dengan sebagian besar anggota partainya - menjelang pemungutan suara.
Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif (2R) dan pemimpin Gerakan Muttahida Qaumi (MQM-P) dan mitra kerja pemerintah yang baru dibentuk Khalid Maqbool Siddiqui (kiri) pergi setelah pertemuan di Karachi pada 13 April 2022. Anggota parlemen Pakistan pada April 11 memilih Shehbaz Sharif sebagai perdana menteri baru negara itu setelah penggulingan akhir pekan Imran Khan, yang mengundurkan diri dari kursi majelis nasionalnya - bersama dengan sebagian besar anggota partainya - menjelang pemungutan suara. (Asif HASSAN / AFP)

Baca juga: Taliban Pakistan Perpanjang Gencatan Senjata dengan Pemerintah Islamabad

Baca juga: Pakistan Naikkan Harga Bahan Bakar untuk Penuhi Persyaratan Pinjaman IMF

Krisis ekonomi Pakistan menjadi pusat pertikaian politik antara Perdana Menteri Shehbaz Sharif dan pendahulunya Imran Khan, awal tahun ini.

Konflik ini berujung penggulingan Imran Khan pada April lalu.

Sharif menuduh Khan salah urus ekonomi dan salah menangani kebijakan luar negeri.

Khan keluar dari jabatannya karena mosi tidak percaya.

Krisis ekonomi yang terjadi saat ini menjadi tantangan bagi pemerintahan Perdana Menteri Shehbaz Sharif.

(Tribunnews/Ika Nur Cahyani)

Sumber: TribunSolo.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas