TRIBUNNEWS.COM - Penerbangan deportasi pertama dari Inggris ke Rwanda Selasa (14/6/2022) malam terhalang karena adanya pertempuran hukum antara pencari suaka dan pemerintah.

Dilansir Mirror, 130 para pencari suaka yang tiba di Inggris - kebanyakan menggunakan perahu kecil - telah diberitahu bahwa mereka akan dikirim ke negara di Afrika timur itu.

Akibat adanya pertempuran hukum, dari 130 orang yang akan diterbangkan, jumlahnya dikurangi menjadi sekitar 7 orang pada Selasa siang.

Tetapi sumber-sumber Home Office bertekad untuk melanjutkan penerbangan meski menelan biaya ratusan ribu pound, bahkan jika hanya satu orang yang naik.

Sementara itu, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Banding, dan Mahkamah Agung semuanya menolak permintaan untuk memblokir penerbangan secara keseluruhan.

Para pemimpin Gereja Inggris, termasuk Uskup Agung York dan Canterbury, mencap rencana deportasi itu "tidak bermoral" yang "mempermalukan Inggris".

Baca juga: Pemerintah Inggris Akan Kirim Pendatang Ilegal ke Rwanda

Baca juga: Gara-gara Hasil Tes Covid-19 Positif Palsu, Wanita Ini Diisolasi Seorang Diri di Rwanda

Tetapi Boris Johnson mengatakan orang-orang yang menentang kebijakan itu bersekongkol dengan pekerjaan geng-geng kriminal.

Jadi apa kebijakannya, bagaimana cara kerjanya, dan mengapa orang mengatakan cara ini tidak efektif?

Berikut sejumlah hal yang perlu diketahui tentang krisis imigrasi di Inggris, seperti dikutip Mirror.

Apa itu kebijakan deportasi Rwanda?

Inggris menandatangani kesepakatan lima tahun dengan Rwanda untuk menampung para pencari suaka yang tidak diinginkan Inggris.

Kesepakatan itu efektif mulai April 2022.

Siapa pun yang dianggap "tidak dapat diterima" oleh Home Office untuk mengajukan suaka di Inggris, dapat dipindahkan secara paksa ke Rwanda dengan penerbangan charter satu arah.

Mereka tidak akan memiliki pilihan untuk mengajukan suaka di Inggris.