Ia berujar, AS mengendalikan teroris dan kelompok neo-Nazi.

"Rusia dan Suriah berperang melawan musuh yang sama. Baik teroris maupun neo-Nazi dikendalikan oleh negara yang sama: AS," kata Assad, pada pertemuan dengan Dmitry Sablin, wakil ketua komite pertahanan Duma Negara dan delegasi Republik Rakyat Donetsk (DPR), menurut laporan SANA.

Baca juga: Viral Video Diduga Istri Tentara Rusia Protes ke Putin, Suami Tak Ada Kabar Sejak Dikirim ke Ukraina

Baca juga: Janji Xi Jinping kepada Putin: China akan Selalu Dukung Rusia dalam Hal Kedaulatan dan Keamanan

Pemimpin Suriah ini menilai Barat (AS dan sekutunya) berusaha menguasai dunia.

"Pertempuran utama dan terbesar sedang diperjuangkan melawan kebijakan hegemoni, yang diterapkan oleh Barat, yang menganggap dirinya sebagai pusat dan berusaha menguasai dunia sesuai dengan kepentingannya," ujar Assad, dikutip dari media Rusia, TASS.

Dia meminta "negara-negara yang membela kedaulatan mereka" untuk membangun "hubungan yang kuat satu sama lain untuk membantu memperkuat posisi mereka sendiri dan mewujudkan kepentingan rakyat mereka."

Dmitry Sablin melakukan perjalanan ke Suriah sebagai bagian dari delegasi Duma Negara.

Menurut laporan Fox News, Presiden Suriah Bashar al-Assad dalam kesempatan itu diduga juga menyerukan pengakuan terhadap Republik Rakyat Donetsk (DPR) yang memisahkan diri dari Ukraina.

Menurut saluran Telegram untuk DPR, Assad bertemu dengan Menteri Luar Negeri DPR, Natalia Nikonorova, dan menyatakan dukungannya atas perang Rusia melawan AS dan sekutu NATO.

"Presiden Republik Arab Suriah mencatat kesiapan negara untuk mengakui Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk," kata kementerian DPR.

Kelompok itu mengklaim Assad mengumumkan "awal resmi dari prosedur pengakuan dan mencatat bahwa Kementerian Luar Negeri (Republik Arab Suriah) akan segera menerima instruksi yang relevan darinya."

Fox News tidak dapat secara independen memverifikasi klaim DPR ini.

Assad juga disebut menggemakan klaim Putin bahwa NATO menimbulkan ancaman bagi Moskow.

Suriah adalah salah satu dari lima negara, termasuk Rusia, yang menentang resolusi Majelis Umum PBB untuk mengutuk invasi Moskow ke Ukraina.

Rezim Assad juga memilih menentang penangguhan keanggotaan Rusia di Dewan Hak Asasi Manusia PBB satu bulan kemudian pada bulan April.

(Tribunnews.com/Whiesa/Ika Nur Cahyani)