TRIBUNNEWS.COM, KIEV - Presiden Ukraina Volodymir Zelensky memberi perintah militer untuk merebut kembali daerah-daerah di selatan negaranya yang kini dikuasai Rusia.

Pernyataan dikutip The Times dari Menteri Pertahanan Ukraina Alexey Reznikov. Kabar ini dikutip ulang media Russia Today, Senin (11/7/2022) WIB.

Menurut pernyataan itu, satu juta tentara telah dimobilisasi di negara itu untuk merebut kembali wilayah Donbass.

“Kami memahami secara politik, ini sangat diperlukan untuk negara kami. Presiden telah memberikan perintah kepada panglima tertinggi militer untuk menyusun rencana,” kata Reznikov dalam wawancara yang diterbitkan Minggu (10/7/2022).

Baca juga: AS dan Eropa Secara Rahasia Cari Solusi Perang Ukraina-Rusia

Baca juga: Ukraina Gunakan Artileri Berat Kiriman Barat untuk Gempur Target Sipil di Donbass

Baca juga: Kesaksian Warga Prancis 8 Tahun Bertempur di Sisi Pejuang Republik Donbass

“Kami adalah orang-orang dari dunia bebas dan dengan rasa keadilan dan kebebasan yang nyata,” katanya.

“Kami memiliki sekitar 700.000 tentara dan ketika Anda menambahkan penjaga nasional, polisi, penjaga perbatasan, kami memiliki sekitar satu juta orang, ” tambah Menteri itu.

Reznikov memuji upaya Inggris untuk membantu Ukraina, terutama tekad Ben Wallace, Menteri Pertahanan Inggris, yang, menurut dia, adalah kunci mengubah pendekatan.

Wallace membantu usaha menyediakan peralatan tempur baru dari produk Soviet ke artileri 155mm standar NATO, sistem roket peluncuran ganda dan teknologi tinggi drone.

Ini, Reznikov menjelaskan, akan menebus kerugian besar di wilayah Donbass dalam menghadapi penembakan artileri massal Rusia.

Presiden Zelensky sebelumnya mengatakan Ukraina kehilangan sekitar 200 orang per hari di daerah itu.

Reznikov juga menyebutkan sekutu lainnya, mengklaim “koalisi anti-Kremlin telah lahir.”

“Mitra kami di London dan Washington DC dan ibu kota lainnya, mereka berinvestasi pada kami, tidak hanya dengan uang tetapi juga harapan orang-orang mereka bahwa kami harus membuat Kremlin kalah. Kita harus memenangkan perang ini bersama-sama,” katanya.

Aliansi lama Presiden Rusia Vladimir Putin menurutnya telah hancur. Ia menunjuk Kazakhstan yang baru-baru ini secara terbuka Presiden Kassym-Jomart Tokayev secara terbuka menolak mengakui Republik Rakyat Lugansk dan Donetsk sebagai negara berdaulat.

“Saya yakin dalam beberapa tahun ke depan kita akan melihat prosesi seruan kedaulatan di wilayah Rusia. Federasi Rusia akan mengakhiri hidupnya sebagai negara yang berbeda – Tatarstan, Bashkortostan, dll,” kata Reznikov.

Rusia mengirim pasukan ke Ukraina pada 24 Februari, dengan alasan kegagalan Kiev untuk mengimplementasikan perjanjian Minsk, yang dirancang untuk memberi wilayah Donetsk dan Lugansk status khusus di dalam negara Ukraina.

Protokol, yang ditengahi oleh Jerman dan Prancis, pertama kali ditandatangani pada 2014. Mantan Presiden Ukraina Petro Poroshenko sejak itu mengakui tujuan utama Kiev adalah menggunakan gencatan senjata untuk mengulur waktu dan “menciptakan angkatan bersenjata yang kuat.”

Pada Februari 2022, Kremlin mengakui republik Donbass sebagai negara merdeka dan menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer Barat mana pun.

Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan.

Sejalan dengan perkembangan baru rencana serangan balik Ukraina, Kiev mendesak warganya untuk meninggalkan wilayah selatan negara itu, yang sekarang berada di bawah kendali tentara Rusia.

Seruan disampaikan Wakil Perdana Menteri Irina Vereshchuk pada Minggu.

Menurut Vereshchuk, angkatan bersenjata Ukraina akan melancarkan serangan balasan dalam waktu dekat.

“Saya tidak tahu dalam jumlah berapa ini akan terjadi, tetapi saya tahu pasti bahwa seharusnya (di kota-kota yang diduga medan tempur) tidak boleh ada perempuan dan anak-anak,” katanya.

Menurutnya, akan ada permusuhan aktif, termasuk penembakan, jadi kami mendesak warga kami untuk segera mengungsi.(Tribunnews.com/RT/xna)