Laporan Wartawan Tribunnews, Nur Febriana Trinugraheni

TRIBUNNEWS.COM, MOSKOW - Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dekrit yang memperluas prosedur jalur cepat kewarganegaraan Rusia bagi semua warga negara Ukraina.

Melansir dari Aljazeera, saat ini hanya penduduk wilayah Republik Rakyat Donetsk (DPR) dan Republik Rakyat Luhansk (LPR) di Ukraina timur, serta wilayah pendudukan Rusia lainnya yaitu Kherson dan Zaporizhia, yang memenuhi syarat untuk prosedur yang disederhanakan agar menjadi warga Rusia.

Prosedur ini pertama kali diperkenalkan untuk penduduk Donetsk dan Luhansk pada tahun 2019. Sementara itu, antara tahun 2019 hingga tahun ini, lebih dari 720.000 penduduk di dua wilayah tersebut atau sekitar 18 persen dari populasinya, telah menerima paspor Rusia.

Baca juga: FAKTA-FAKTA Alina Kabaeva: Eks Atlet Rusia, Kasus Doping, hingga Pose Tanpa Busana di Majalah Pria

Pada akhir Mei lalu, prosedur ini juga ditawarkan kepada penduduk wilayah Zaporizhia dan Kherson. Kemudian pada bulan lalu, paspor Rusia dilaporkan telah dibagikan di dua wilayah tersebut.

"Semua warga negara Ukraina diberikan hak untuk mengajukan permohonan kewarganegaraan Federasi Rusia dengan cara yang disederhanakan," ujar Dekrit tersebut, yang terbit pada Senin (11/7/2022).

Ukraina mengutuk keputusan tersebut, dan menyebutnya sebagai pelanggaran kedaulatan Ukraina.

"Keputusan tersebut merupakan pelanggaran lain terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina, tidak sesuai dengan norma dan prinsip hukum internasional," kata Kementerian Luar Negeri Ukraina.

Sementara Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba menegaskan Kyiv tidak membutuhkan kewarganegaraan yang diberikan Putin.

"Ukraina tidak membutuhkan kewarganegaraan Putin dan upaya untuk memaksakannya dengan paksa akan gagal," kata Dmytro Kuleba.

Pada bulan Mei lalu, Vladimir Putin juga menandatangani dekrit yang menyederhanakan proses untuk memperoleh kewarganegaraan dan paspor Rusia bagi penduduk di wilayah Kherson dan Zaporizhia .

Ukraina yang mengetahui hal tersebut, pada saat itu mengatakan rencana itu adalah bukti pelanggaran hukum internasional dan menuduh Kremlin berperilaku "kriminal".

Baca juga: UPDATE Perang Rusia vs Ukraina Hari ke-139, Berikut Peristiwa yang Terjadi

“Penerbitan paspor secara ilegal … merupakan pelanggaran mencolok terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina, serta norma dan prinsip hukum humaniter internasional,” kata Kementerian Luar Negeri Ukraina dalam sebuah pernyataan saat itu.

Melalui prosedur yang telah disederhanakan, penduduk Ukraina yang ingin mendapat kewarganegaraan Rusia tidak diharuskan untuk tinggal di Moskow dan tidak perlu memberikan bukti dana yang cukup atau keterangan lulus tes Bahasa Rusia.