Namun sebaliknya, ia membuat serangkaian kesalahan fatal yang menjadi awal krisis ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Baca juga: 2 Negara ASEAN yang Terancam Bangkrut Seperti Sri Lanka

Pemotongan pajak yang berujung memangkas dana pemerintah

Saat pariwisata anjlok setelah insiden pemboman dan pinjaman luar negeri untuk proyek pembangunan kontroversial - termasuk pelabuhan dan bandara di wilayah asal Gotabaya - harus dilunasi, Gotabaya tidak mendengarkan penasihat ekonomi.

Ia justru mendorong pemotongan pajak terbesar dalam sejarah Sri Lanka.

Pemotongan pajak itu dimaksudkan untuk memacu pengeluaran, namun para kritikus memperingatkan kebijakan itu bisa memangkas keuangan pemerintah.

Kebijakan lockdown akibat pandemi dan larangan terhadap pupuk kimia, semakin membuat ekonomi Sri Lanka terpuruk.

Negara segera kehabisan uang dan tidak bisa membayar utangnya.

Kekurangan makanan, gas untuk memasak, bahan bakar, dan obat-obatan memicu kemarahan publik atas apa yang dianggap banyak orang sebagai salah urus, korupsi, dan nepotisme.

Akhir pun dimulai

Perpecahan keluarga dimulai pada April 2022, saat protes massa memaksa tiga anggota keluarga Rajapaksa, termasuk Menteri Keuangan, mundur dari jabatan mereka.

Di bulan Mei 2022, pendukung pemerintah menyerang pengunjuk rasa dalam gelombang kekerasan yang menewaskan sembilan orang.

Baca juga: Sri Lanka Bangkrut Akibat Krisis Ekonomi, Indonesia Bagaimana? Ini Kata Menkeu

Kemarahan para pengunjuk rasa pun berbalik melawan Mahinda Rajapaksa, yang dipaksa mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perdana Menteri.

Tapi, Gotabaya menolak untuk pergi, memicu teriakan di jalan-jalan yang mengatakan "Gota Pulang!"

Sebaliknya, Gotabaya melihat sosok penyelamat pada Ranil Wickremesinghe, seorang politisi oposisi berpengalaman yang ia bawa untuk membawa negara keluar dari jurang maut.