Dukungan ini diperoleh usai kepemimpinan Rajapaksa berhasil membuktikan janji mereka soal kemakmuran dan keamanan lewat keberhasilan penanganan gelombang awal Covid-19.

Tetapi, tahun kedua kepemimpinan Rajapaksa terbukti kurang beruntung.

Pada Mei 2021, ia melarang impor pupuk dan pestisida sintetis, tetapi hanya memberi sedikit peringatan kepada petani.

Kebijakannya itu berbuntut penurunan tajam dalam produksi tanaman dan larinya pasar, sehingga larangan tersebut dicabut pada bulan November 2021.

Sementara itu, jumlah infeksi Covid-19 melonjak di bulan Mei - dan sekali lagi di bulan Agustus - lebih tinggi dibanding tahun 20202.

Di bulan Juli 2021, pengangkatan saudara laki-laki Rajapaksa, Basil, ke Kementerian Keuangan menarik perhatian pada meningkatnya konsentrasi administrasi pemerintahan di tangan keluarga Rajapaksa.

Sementara itu, kekhawatiran terhadap defisit pemerintah semakin meningkat, diperburuk oleh penurunan pendapatan dari pemotongan pajak yang diterapkan sebelum pandemi dan penurunan produk domestik bruto selama pandemi.

Baca juga: Sri Lanka Bangkrut, di Mana Presiden Gotabaya Rajapaksa dan PM Ranil Wickremesinghe?

Masalah memuncak ketika Rajapaksa memasuki tahun ketiganya dan kekurangan makanan memperburuk ekonomi yang sedang sakit.

Ketika harga bahan bakar global naik setelah Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022, kekurangan bahan bakar - dan pemberlakuan pemadaman listrik harian di seluruh negeri - membuat situasi tidak dapat dikendalikan banyak orang di Sri Lanka.

Protes pun pecah pada bulan Maret 2022, membidik Rajapaksa dan pemerintahannya.

Sri Lanka Umumkan Keadaan Darurat

Buntut dari kaburnya Presiden Gotabaya Rajapaksa, Sri Lanka mengumumkan keadaan darurat ketika pengunjuk rasa terus mencoba menyerbu kantor-kantor pemerintah.

Diketahui, Rajapaksa belum menyerahkan surat pengunduran diri hingga saat keberangkatannya pada Rabu (13/7/2022) pagi.

Dilansir The Guardian, para pengunjuk rasa, aktivis, dan pengacara telah meminta Rajapaksa untuk diadili, bersama berbagai anggota keluarganya, atas dugaan korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia.