Presiden Cina Xi Jinping Percepat Xinjiang Jadi Hub Perdagangan Asia-Eropa
Presiden Cina Xi Jinping selama hampir sepekan mengunjung Provinsi Xinjiang. Kota itu akan dipercepat sebagai hub perdagangan Euroasia.
Penulis: Setya Krisna Sumarga
Kata lainnya, keterbukaan Cina tidak hanya melibatkan negara maju tetapi juga negara berkembang.
Dalam kunjungannya pada April 2014, Presiden Xi menandaskan kawasan Xinjiang memiliki posisi dan peran yang tak tergantikan dalam membangun Sabuk Ekonomi Jalur Sutra.
Satu bulan kemudian, Biro Politik Komite Sentral CPC mengusulkan upaya untuk membangun Xinjiang menjadi "area inti" dari Sabuk Ekonomi Jalur Sutra.
UILP yang diluncurkan pada akhir tahun 2015 merupakan proyek landmark dalam melaksanakan pembangunan area inti Sabuk Ekonomi Jalur Sutra.
Proyek itu dikembangkan menjadi hub logistik darat internasional yang menghubungkan Eurasia, sebuah rantai pasokan internasional Asia ke Eropa.
Zhong Hehua, Wakil Direktur Pusat Layanan Pengembangan UILP, mengatakan proyek ini menjadi zona percontohan perdagangan bebas Cina.
UILP juga merupakan hub penting untuk kereta barang Cina-Eropa. Sebelumnya, kereta barang ini tersebar di seluruh Cina, sehingga efisiensi yang rendah dan volume lalu lintas barang yang kecil di setiap kota.
UILP telah secara efektif menyesuaikan dan mengintegrasikan angkutan dan mengurangi waktu transportasi, Zhao Juan, seorang peneliti di Institut Penelitian Ekonomi dan Perencanaan Kereta Api China, mengatakan kepada Global Times pada Jumat.
Menurut data dari pemerintah daerah Xinjiang, hingga saat ini, Xinjiang telah menjalankan lebih dari 5.900 kereta barang Tiongkok-Eropa, dan UILP telah menjalankan total 609 kereta Tiongkok-Eropa dari Januari hingga Juni 2022, meningkat 36 persen.
Produk Cina dapat diekspor ke AS dan barat dari wilayah pesisir dan juga ke wilayah lain melalui hub darat Xinjiang.
Ini membantu mempercepat pembukaan kawasan untuk menemukan jalan keluar baru di tengah jepitan sanksi ekonomi AS.
Dalam beberapa tahun terakhir, AS dan beberapa negara barat, mempersoalkan kebijakan Cina di Xinjiang dan membuat tuduhan tak berdasar tentang genosida atau kerja paksa.
Analis mengkritik undang-undang AS sebagai eskalasi untuk menahan Cina dengan menggunakan dalih isu hak asasi manusia di Xinjiang.
Namun, dalam menghadapi blokade ekonomi AS, total volume perdagangan luar negeri di wilayah Xinjiang meningkat dengan kerja sama yang lebih luas dengan lebih banyak negara.
