TRIBUNNEWS.COM - Korea Utara menuduh Amerika Serikat (AS) membuat senjata biologis di Ukraina.

Tuduhan dari Korea Utara ini menggemakan tudingan dari Rusia yang ditolak PBB pada Maret lalu.

Pyongyang, yang merupakan sekutu Moskow, pada Februari lalu mengatakan kebijakan AS adalah "akar penyebab krisis Ukraina".

Lalu pada bulan ini, Korea Utara secara resmi mengakui dua wilayah separatis pro-Kremlin yang memproklamirkan diri di Ukraina timur.

Hal ini menyulut kemarahan Kyiv, yang kemudian memutus hubungan diplomatik dengan Korea Utara.

"(Washington) mendirikan banyak laboratorium biologi di puluhan negara dan wilayah, termasuk Ukraina, dengan mengabaikan perjanjian internasional," lapor KCNA pada Minggu (24/7/2022), lapor CNA. 

Baca juga: PM Hungaria Viktor Orban: Eropa Kehilangan Kekuatan Damaikan Rusia-Ukraina

Baca juga: Disepakati Rusia, Ukraina Kirim Jutaan Ton Gandum ke Pasar Global, Titik Balik Hidupkan Perdamaian?

Media pemerintah Korut ini mengutip bahwa hal ini sebelumnya telah dideteksi oleh Rusia.

Maret lalu, Moskow menuduh Washington mendanai penelitian pengembangan senjata biologis di Ukraina.

Namun tuduhan ini telah dibantah Washington dan Kyiv.

AS menilai tudingan tersebut merupakan pertanda bahwa Moskow mungkin menggunakan taktik semacam itu.

Izumi Nakamitsu, Wakil Sekretaris Jenderal Urusan Perlucutan Senjata PBB, juga mengatakan pada bulan Maret bahwa PBB "tidak mengetahui adanya program senjata biologis di Ukraina".

Selain ikut mengakui wilayah separatis seperti yang dilakukan Rusia, Korea Utara juga menjanjikan bantuan lain.

Menurut Duta Besar Rusia untuk Pyongyang, Alexander Matsegora, Korea Utara bisa mengirimkan tukang bangunan ke wilayah separatis di Ukraina timur untuk membantu rekonstruksi pasca-perang.

"Sangat berkualitas, pekerja keras, dan siap bekerja dalam kondisi yang paling sulit, pembangun Korea akan menjadi aset dalam tugas serius memulihkan fasilitas sosial, infrastruktur dan industri (di Donbas) yang dihancurkan oleh Ukronazis yang mundur," kata Dubes itu.

Hingga kini, sudah ada tiga negara yang secara resmi mengakui Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk, dua wilayah Ukraina yang memisahkan diri.

Korea Utara adalah negara ketiga, setelah Rusia dan Suriah.

Rusia Langgar Perjanjian

Menyusul serangan di pelabuhan Odessa, AS menilai Rusia bertanggung jawab dan melanggar perjanjian ekspor gandum Ukraina.

Hal ini diungkapkan Menteri Luar Negeri AS, Anthony Blinken, dalam pernyataannya pada Sabtu (23/7/2022).

"Amerika Serikat mengutuk keras serangan Rusia di pelabuhan Odessa. Hanya 24 jam setelah menyelesaikan kesepakatan untuk memungkinkan dimulainya kembali ekspor pertanian Ukraina melalui Laut Hitam, Rusia melanggar komitmennya dengan menyerang pelabuhan bersejarah dari mana ekspor biji-bijian dan pertanian dilakukan di bawah pengaturan ini," kata Blinken.

Menurutnya, Rusia "membuat Ukraina kelaparan akan vitalitas ekonominya dan dunia pasokan makanannya".

"Serangan ini menimbulkan keraguan serius pada kredibilitas komitmen Rusia terhadap kesepakatan kemarin dan merusak pekerjaan PBB, Turki, dan Ukraina untuk mendapatkan makanan penting ke pasar dunia," katanya, lapor TASS. 

Menanggapi hal ini, Menteri Pertahanan Nasional Turki Hulusi Akar mengatakan bahwa Rusia tidak ada hubungannya dengan serangan tersebut.

Baca juga: AS Jajaki Kemungkinan Kirim Jet Tempur untuk Ukraina

Baca juga: Rusia Klaim Telah Hancurkan 4 Roket HIMARS yang Dipasok AS ke Ukraina sejak Awal Juli

Pada Jumat 22 Juli lalu, sebuah perjanjian untuk menyelesaikan masalah pasokan makanan dan pupuk ke pasar dunia ditandatangani di Istanbul.

Memorandum antara Rusia dan PBB menetapkan bahwa organisasi dunia terlibat dalam pekerjaan untuk menghapus pembatasan anti-Rusia yang menghambat ekspor produk pertanian dan pupuk.

Dokumen lain mengatur mekanisme ekspor gandum dari pelabuhan Laut Hitam yang dikendalikan oleh Ukraina.

Kesepakatan antara Rusia, Turki, Ukraina dan PBB menyiratkan pembentukan pusat koordinasi empat pihak, yang perwakilannya akan memeriksa kapal gandum untuk mencegah penyelundupan senjata dan provokasi.

(Tribunnews.com/Ika Nur Cahyani)