Beijing Mengutuk Sikap Washington yang Penuh Tipu Muslihat
Pemerintah China mengutuk kedatangan Ketua DPR AS Nancy Pelosi di Taipei, Taiwan. Beijing menyebut AS melakukan banyak tipu muslihat.
Penulis: Setya Krisna Sumarga
TRIBUNNEWS.COM, BEIJING – Pemerintah China mengutuk kehadiran Ketua DPR AS Nancy Pelosi di Taipei, Taiwan, Selasa (2/8/2022) malam.
Beijing juga menyatakan pemerintahan AS di Washington memberikan lebih banyak tipu muslihat, berdalih perjalanan Nancy Pelosi itu keputusan pribadi bersangkutan.
China seperti dikutip Global Times, media yang dikontrol pemerintah Beijing, menganggap AS terus melubangi prinsip satu-China yang menjadi landasan hubungan China-AS.
Para pejabat dan pakar China memperingatkan semua konsekuensi dari langkah yang sangat berbahaya dan provokatif ini akan ditanggung Washington.
Kunjungan semacam itu juga akan selamanya mengubah situasi lintas-Selat Taiwan dan memberikan dampak destruktif pada hubungan China-AS yang sudah sulit.
Baca juga: BREAKING NEWS : Ketua DPR AS Nancy Pelosi Diyakini Telah Mendarat di Taiwan
Baca juga: Di Taipei Nancy Pelosi Beri Pernyataan Dukung Demokrasi Taiwan
Baca juga: China Umumkan Uji Tembak Rudal Non-Nuklir, Sasaran Ada di Dekat Pulau Taiwan
Tak lama setelah Pelosi tiba di Pangkalan Militer Songshan Taipei, Kemenlu China, Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional, Kantor Urusan Taiwan dari Komite Pusat Partai Komunis Tiongkok, Komite Urusan Luar Negeri dari Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok Komite Nasional Konferensi dan Kementerian Pertahanan Nasional mengeluarkan pernyataan.
Secara serempak mereka mengutuk kunjungan tersebut, mencatat itu sangat merusak fondasi politik hubungan China-AS dan mengirimkan pesan yang salah kepada pasukan "kemerdekaan Taiwan".
Pada Selasa malam hanya beberapa jam sebelum waktu kedatangan Pelosi yang direncanakan di Taiwan, anggota Dewan Negara dan Menteri Luar Negeri China Wang Yi menekankan posisi serius China.
Ia memperingatkan beberapa politisi AS yang egois bermain api dan datang ke Taiwan akan menjadi musuh bagi 1,4 miliar orang China.
Wang juga mengatakan AS telah melanggar janjinya dan berkhianat dalam masalah Taiwan, dengan mengatakan perilaku seperti itu di menghina.
Menjelang kunjungan Pelosi ke pulau itu, beberapa pejabat penting Gedung Putih mencoba mengecilkan kunjungan tersebut dan menyalahkan China.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan Pelosi akan membuat keputusannya sendiri tentang apakah akan mengunjungi Taiwan atau tidak.
Kongres adalah cabang pemerintah yang independen dan setara. Keputusan sepenuhnya ada di tangan Ketua DPR itu.
Blinken juga mengatakan anggota Kongres secara rutin pergi ke pulau itu. Ia justru menyalahkan China yang menciptakan semacam krisis atau meningkatkan ketegangan.
"Kata-kata Blinken mengacaukan hitam dengan putih, dan memperlihatkan pola pikir hegemonik dari beberapa politisi AS,” kata Hua Chunying, mantan juru bicara Kemenlu China.
Hua kini dipromosikan ke posisi asisten menteri luar negeri, dan dia jarang muncul di konferensi pers harian kementerian.
Penampilan Selasa adalah yang pertama dalam 159 hari sejak pecahnya konflik militer Rusia-Ukraina, mengisyaratkan keseriusan rencana kunjungan Pelosi.
Hua juga menguraikan sepenuhnya posisi China dalam masalah ini melalui lima poin dari dasar hukum hingga latar belakang sejarah hingga strategi penahanan China AS.
Dalam tiga Komunike Bersama AS-China, AS mengakui pemerintah Republik Rakyat China adalah satu-satunya pemerintah resmi yang mewakili seluruh China.
Dalam konteks itu, rakyat Amerika akan terus memelihara hubungan budaya, komersial, dan hubungan tidak resmi lainnya dengan orang Taiwan.
Tetapi sebagai tokoh politik nomer tiga di AS, Ketua DPR yang datang menggunakan pesawat militer AS untuk mengunjungi Taiwan, yang sama sekali bukan tindakan non-resmi.
Selain Blinken, yang menyebutkan kunjungan Ketua DPR sebelumnya ke Taiwan, John Kirby, juru bicara Dewan Keamanan Nasional, juga menggambarkan potensi kunjungan ini tidak biasa.
Ia juga berulang kali berulang kali mengatakan tidak ada yang berubah terkait sikap AS terkait "Kebijakan Satu China".(Tribunnews.com/Sputniknews/xna)