Amnesty International Tuduh Ukraina Tempatkan Pasukan Militer di Pemukiman, Zelensky Tak Terima
Kelompok HAM, Amnesty International dalam laporannya menuduh Ukraina membangun pangkalan militer dan melancarkan serangan di kawasan pemukiman warga.
Penulis: Ika Nur Cahyani
Editor: Daryono
TRIBUNNEWS.COM - Kelompok Hak Asasi Manusia (HAM), Amnesty International, menuduh Ukraina mengancam keselamatan warga sipil karena menempatkan pasukannya di wilayah pemukiman selama invasi Rusia.
Laporan Amnesty pada Kamis (4/8/2022), menuai reaksi keras dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.
Dilansir Reuters, Zelensky menuduh kelompok HAM ini bersekongkol dengan Rusia.
Menurutnya, Amnesty berusaha "mengalihkan tanggung jawab dari penyerang kepada korban".
Berdasarkan laporan, peneliti Amnesty menyaksikan pasukan Ukraina membangun pangkalan dan mengoperasikan persenjataan di beberapa daerah pemukiman warga.
Ini terjadi selama kunjungan Amnesty ke beberapa daerah garis depan pertempuran di timur dan selatan Ukraina, dalam kurun waktu April hingga Juli.
Baca juga: Zelensky Desak Presiden China Untuk Bantu Akhiri Invasi Rusia di Ukraina
Baca juga: Ukraina: Serangan Terbaru Rusia Incar Kampung Halaman Volodymyr Zelensky
"Kami telah mendokumentasikan pola pasukan Ukraina yang menempatkan warga sipil dalam risiko dan melanggar hukum perang ketika mereka beroperasi di daerah berpenduduk," kata laporan itu mengutip pernyataan Agnès Callamard, sekretaris jenderal Amnesty International.
Callamard meminta pemerintah Kyiv memastikan pasukannya ditempatkan jauh dari wilayah penduduk.
Jika tidak, ia menghimbau semua warga sipil dievakuasi dari lokasi pertempuran.
Sementara itu, mengutip Guardian, para peneliti menyelidiki serangan Rusia di wilayah Kharkiv, Donbas, dan Mykolaiv di Ukraina antara April dan Juli.
Hasilnya, mereka menemukan 19 desa dan kota yang jadi tempat pasukan Ukraina membangun pangkalan dan melancarkan serangan.
Di tiga wilayah ini, Amnesty menemukan lima lokasi di mana rumah sakit "de facto" digunakan sebagai pangkalan dan dari 29 sekolah yang dikunjungi Amnesty, mereka menyimpulkan 22 telah digunakan sebagai pos militer.
Diketahui, sekolah di Ukraina ditutup pada hari pertama invasi dan para siswa belajar secara daring.
Laporan tersebut mencatat bahwa sebagian besar infrastruktur sipil yang digunakan kembali oleh tentara Ukraina, terletak beberapa kilometer dari garis depan dan berpendapat bahwa lokasi alternatif tersedia.
