Laporan Wartawan Tribunnews, Nur Febriana Trinugraheni

TRIBUNNEWS.COM, BEIJING - China menjatuhkan sanksi kepada tujuh pejabat dan anggota parlemen Taiwan hari ini, Selasa (16/8/2022), karena dituduh mendukung kemerdekaan Taiwan.

Sanksi tersebut datang setelah Ketua DPR Amerika Serikat (AS) Nancy Pelosi mengunjungi Taiwan bulan ini. Beijing menganggap Taipei sebagai bagian dari wilayah nya, namun pemerintah Taiwan telah membantah klaim tersebut.

Kantor Urusan Taiwan China mengungkapkan pejabat Taiwan yang terkena sanksi antara lain duta besar de facto Taiwan untuk AS, Hsiao Bi-khim, Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Taiwan Wellington Koo, dan politisi dari Partai Progresif Demokratik yang berkuasa di Taiwan.

Melansir dari Reuters, seorang juru bicara Kantor Uruuan Taiwan mengatakan mereka yang dijatuhi sanksi tidak dapat melakukan perjalanan ke China, Hong Kong dan Makau.

Baca juga: China Kembali Tingkatkan Latihan Militer Saat Anggota Parlemen AS Mengunjungi Taiwan

Selain itu, perusahaan dan investor yang terkait dengan nama-nama pejabat yang dijatuhi sanksi juga tidak diizinkan untuk mengambil untung di China.

Kantor Berita China Xinhua mengungkapkan, para pejabat tersebut dijatuhi sanksi karena diduga telah mendukung kemerdekaan Taiwan, serta sengaja menghasut konfrontasi di Selat Taiwan.

"Untuk beberapa waktu, beberapa elemen separatis yang keras, demi kepentingan mereka sendiri, telah berkolusi dengan kekuatan eksternal dalam provokasi yang menganjurkan kemerdekaan Taiwan. Mereka dengan sengaja menghasut konfrontasi di Selat Taiwan, dan secara sembrono merusak perdamaian dan stabilitas di kawasan itu" kata kantor berita negara Xinhua.

Kementerian Luar Negeri Taiwan memberikan tanggapan atas sanksi tersebut dengan mengatakan Taiwan adalah negara demokrasi yang tidak dapat diganggu oleh China.

"Lebih dari itu, kami tidak dapat menerima ancaman dan ancaman dari sistem otoriter dan totaliter," kata juru bicara kementerian Luar Negeri Taiwan, Joanne Ou.

Baca juga: China Kirim Jet Tempur dan Pesawat Pengebom ke Thailand saat AS Latihan Tempur di Indonesia

Sementara seorang pejabat senior Taiwan mengatakan sanksi tersebut hanya akan menimbulkan dampak praktis yang kecil. Pemerintah Taiwan kembali menegaskan, hanya 23 juta penduduk Taipei yang berhak menentukan masa depan mereka.