Rusia Sebut Inggris Munafik karena Pertanyakan Haknya Duduk di G20
Kedubes Rusia di London menilai pernyataan Inggris munafik karena juga terlibat dalam sejumlah kampanye militer ilegal seperti di Irak hingga Suriah.
Penulis: Ika Nur Cahyani
Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
Samarkand juga bisa menjadi tempat pembicaraan antara para pemimpin Asia Tengah dan Timur Tengah.
India's Express melaporkan, Perdana Menteri India Narendra Modi, PM Pakistan Shehbaz Sharif dan bahkan Erdogan dari Turki dapat menghadiri KTT di Samarkand.
KTT Samarkand dan KTT G20 di Bali akan memberikan kesempatan untuk diskusi tatap muka kritis pada saat ketegangan yang sangat tinggi, terutama atas invasi Rusia ke Ukraina dan sikap militer agresif China di sekitar Taiwan.
AS Tolak Permintaan Kyiv
Amerika Serikat (AS) menolak permintaan Ukraina untuk memberlakukan larangan visa menyeluruh bagi Rusia.
Amerika Serikat beralasan tidak ingin menutup jalur perlindungan bagi para pembangkang Rusia dan orang-orang yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Permintaan larangan visa menyeluruh untuk Rusia diutarakan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam wawancaranya dengan Washington Post, awal bulan ini.
Zelensky mengatakan Rusia harus "hidup di dunia mereka sendiri sampai mereka mengubah filosofi mereka".
Permintaan itu bukan hanya kepada AS, tapi Zelensky juga mendesak Uni Eropa (UE) memberlakukan larangan tersebut.
Ia menyerukan kepada negara-negara anggota UE agar melarang visa bagi warga negara Rusia supaya blok itu tidak menjadi "supermarket" yang terbuka bagi siapa saja.
Departemen Luar Negeri AS memberikan tanggapan mengenai desakan Ukraina pada Senin (22/8/2022).
Seorang juru bicara departemen mengatakan, pemerintahan Presiden Joe Biden sebelumnya telah memberlakukan pembatasan visa bagi pejabat Rusia yang terlibat dalam invasi ke Ukraina.
Baca juga: Ukraina Bantah Dalangi Pembunuhan Salah Sasaran di Dekat Moskow
Baca juga: Cerita Pengungsi Ukraina di UK: Tak Punya Tempat Tinggal Tetap, Setiap Hari Khawatir akan Direlokasi
"AS tidak ingin menutup jalur perlindungan dan keamanan bagi para pembangkang Rusia atau lainnya yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia," kata juru bicara itu, lapor The Guardian.
"Kami juga sudah jelas bahwa penting untuk menarik garis antara tindakan pemerintah Rusia dan kebijakannya di Ukraina, dan rakyat Rusia," tambah juru bicara itu.
Beberapa pemimpin UE seperti Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin dan mitranya dari Estonia, Kaja Kallas, telah menyerukan larangan visa di seluruh UE.
Di sisi lain, Kanselir Jerman Olaf Scholz, menentang seruan tersebut.
Ia mengatakan masyarakat Rusia harus meninggalkan negaranya jika mereka tidak setuju dengan rezim.
(Tribunnews/Ika Nur Cahyani)
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.