Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Hingga saat ini masih terjadi pro dan kontra dari para pemimpin politik Jepang terkait rencana pemakaman kenegaraan mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe.

Bahkan Jumat (2/9/2022) malam berlangsung unjuk rasa yang dilakukan ribuan di depan gedung parlemen (Diet) Jepang.

Mengenai pemakaman kenegaraan mantan Perdana Menteri Shinzo Abe, para eksekutif partai yang berkuasa dan oposisi bertukar pendapat tentang penerapannya dan bagaimana pemerintah harus menjelaskannya di "Debat Minggu" NHK, hari ini.

"Banyak ucapan belasungkawa telah diterima baik dari dalam maupun luar Jepang, dan diterima secara internasional untuk mengundang peserta dari luar negeri dan mengadakan kesempatan untuk mengungkapkan rasa hormat dan belasungkawa sebagai upacara nasional," ungkap Sekretaris Jenderal LDP, Toshimitsu Motegi.

Baca juga: Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe 250 Juta Yen, 1000 Diplomat Asing Datang ke Jepang

"Pemakaman kali ini telah disetujui oleh Kabinet di bawah Undang-Undang Pendirian Kantor Kabinet saat ini, jadi tidak ada masalah hukum, tetapi tujuan dan isinya, dan berapa biayanya secara konkret, telah disampaikan kepada masyarakat," jelasnya.

Katsuya Okada, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Konstitusional, mengatakan, "Perdana Menteri Kishida mengatakan bahwa dia akan melakukannya karena kabinet telah memutuskan, tetapi itu keterlaluan dan itu adalah masalah yang berkaitan dengan fondasi demokrasi. Ke depan, kami akan memutuskan bagaimana melakukannya, seperti menetapkan undang-undang tentang pemakaman nasional."

"Saya pikir akan lebih baik memiliki pemakaman kabinet sekarang, jadi kita harus membuat keputusan politik untuk melakukannya di kabinet upacara pemakaman," ujarnya.

Fujita, sekretaris jenderal Partai Restorasi Jepang, mengatakan, "Kami mendukung pemakaman kenegaraan, bukan menentangnya, tetapi masalah pemerintah adalah lambat untuk menjelaskan dan belum mengambil tanggapan yang tulus."

Sebagai alasan mengenai konten dan biaya juga tidak jelas dan kurang akuntabel.

"Sangat penting bahwa kami memenuhi hal-hal tersebut," katanya.

Sekretaris Jenderal Komeito Ishii mengatakan, "Diplomasi dan urusan dalam negeri Mantan Perdana Menteri Abe telah membuat prestasi besar, dan saya pikir dia pantas mendapatkan pemakaman kenegaraan."

"Perdana Menteri Kishida mendapat banyak perhatian orang selama pemeriksaan tertutup Diet. Saya ingin mengharapkan penjelasan yang sopan sehingga dapat diperoleh pengertian," ujarnya.

Akira Koike, kepala sekretariat Partai Komunis, mengatakan, "Perlakuan khusus hanya terhadap mantan Perdana Menteri Abe melanggar Pasal 14 Konstitusi 'kesetaraan di bawah hukum,' dan upacara untuk menunjukkan rasa hormat dan belasungkawa kepada seluruh bangsa tidak lain adalah belasungkawa yang dipaksakan."

Baca juga: Kuil Yasukuni Jepang dan Perebutan Kursi Penerus Faksi Shinzo Abe yang Kini Masih Kosong

Sementara itu Otsuka, penjabat perwakilan Partai Demokrat untuk Rakyat mengatakan tidak ada yang namanya pemakaman nasional secara legal sekarang ini.

"Jika kita akan mengadakan pemakaman nasional, kita harus membuka Diet dan membuat undang-undangnya dulu," ujar Sekretaris Jenderal Reiwa, Shinsengumi Takai.

Sementara itu beasiswa (ke Jepang), belajar gratis di sekolah bahasa Jepang di Jepang, serta upaya belajar bahasa Jepang yang lebih efektif.

Info lengkap silakan email: info@sekolah.biz dengan subject: Belajar bahasa Jepang.