Papua Nugini Proklamirkan Raja Charles III Sebagai Kepala Negara
Para pemimpin Papua Nugini mengadakan upacara untuk menghormati mendiang Ratu Elizabeth II dan menyatakan Raja Charles III sebagai kepala negara baru.
Penulis: Fitri Wulandari
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari
TRIBUNNEWS.COM, PORT MORESBY - Para pemimpin Papua Nugini mengadakan upacara pada Selasa waktu setempat untuk menghormati mendiang Ratu Elizabeth II dan menyatakan bahwa Raja Charles III sebagai kepala negara baru negara itu.
Dikutip dari laman ABC News, Selasa (13/9/2022), Gubernur Jenderal Bob Dadae dan Perdana Menteri (PM) James Marape bergabung dengan para pejabat tinggi dalam upacara di luar parlemen di ibu kota , Port Moresby.
Papua Nugini merupakan salah satu dari lima negara di Asia dan Pasifik dimana raja Inggris adalah kepala negara.
Mereka juga termasuk Australia, Selandia Baru, Kepulauan Solomon dan Tuvalu.
"Sebagai refleksi dari kehidupan yang dijalaninya, pelaksanaan tugas yang patut dicontoh sebagai kepala negara Papua Nugini, dalam hubungan inilah kita semua berkumpul di sini pagi ini untuk mengakui kepergiannya (Ratu Elizabeth II), untuk mengakui dan menyaksikan keĥnaikannya. Takhhta Raja Charles III," kata Marape.
Baca juga: Gejolak Referendum Kembali Muncul Setelah Ratu Elizabeth II Wafat, Kini Giliran Antigua dan Barbuda
Marape dan para pemimpin lainnya bertemu Charles pada Jumat lalu yang bertepatan dengan peringatan hari kemerdekaan ke-47 Papua Nugini.
Gejolak Referendum
Antigua dan Barbuda disebut akan memilih apakah akan menjadi negara republik atau tetap berada di bawah pemerintahan Kerajaan Inggris, setelah kematian Ratu Elizabeth II pada 8 September lalu.
Pernyataan ini disampaikan Perdana menteri (PM) negara itu, Gaston Browne.
Ia mengatakan referendum kemungkinan dapat dilakukan dalam waktu 3 tahun.
Namun dirinya menekankan bahwa langkah itu bukan merupakan tindakan permusuhan.
Dikutip dari laman BBC, Selasa (13/9/2022) ia memberikan tanggapan setelah Charles III dikukuhkan sebagai Raja dan kepala negara Karibia.
Browne menuturkan bahwa dirinya bermaksud untuk memperkenalkan referendum jika terpilih kembali sebagai perdana menteri tahun depan.
Baca juga: Alasan Pangeran Harry Dilarang Mengenakan Seragam Militer di Pemakaman Ratu Elizabeth II
