Tidak ada yang menjabat lebih lama di kantor perdana menteri, dan bisa dibilang, tidak ada politisi pasca-perang lain yang memiliki dampak seperti itu pada posisi Jepang di dunia.

"Dia lebih maju dari zamannya," kata Profesor Kazuto Suzuki, seorang ilmuwan politik dan mantan penasihat Abe, dikutip dari BBC.

Baca juga: Jepang: Utusan Khusus Rusia Diperkirakan Hadiri Pemakaman Shinzo Abe 27 September

"Dia memahami keseimbangan kekuatan yang berubah. Bahwa kebangkitan China, tentu saja, akan mendistorsi keseimbangan kekuatan dan membentuk kembali tatanan di kawasan itu."

"Jadi, dia ingin mengambil kepemimpinan," lanjutnya.

Profesor Suzuki menunjuk Trans-Pacific Partnership (TPP), rencana besar Presiden Barack Obama untuk menyatukan semua sekutu Amerika di Asia Pasifik dalam satu zona perdagangan bebas raksasa.

Pada tahun 2016, ketika Donald Trump menarik AS keluar dari TPP, semua orang memperkirakannya akan runtuh, tapi tidak.

Abe mengambil alih kepemimpinan dan menciptakan Perjanjian Komprehensif dan Progresif yang lebih membingungkan untuk kemitraan Trans-Pasifik, atau CPTPP.

Baca juga: 6.000 Orang Diperkirakan akan Hadiri Pemakaman Kenegaraan Mantan PM Jepang Shinzo Abe 27 September

Yang lebih signifikan adalah perubahan yang dilakukan Abe pada militer Jepang.

Pada tahun 2014, perdana menteri saat itu memaksa melalui undang-undang yang "menafsirkan kembali" konstitusi pasca perang pasifik Jepang.

Itu memungkinkan Jepang untuk melakukan "pertahanan diri kolektif".

Melalui UU tersebut, untuk pertama kalinya sejak Perang Dunia II, Jepang dapat bergabung dengan sekutu AS-nya dalam aksi militer di luar perbatasannya sendiri.

Undang-undang itu sangat kontroversial, dan riaknya masih terasa sampai sekarang.

Ribuan orang yang berbaris di Tokyo menentang pemakaman kenegaraan menuduh Abe memimpin Jepang menuju perang.

"Abe meloloskan RUU pertahanan diri kolektif," kata pemrotes Machiko Takumi.