Langkah yang lebih signifikan adalah perubahan yang dilakukan Abe pada militer Jepang.

Pada tahun 2014, Abe memaksa melalui undang-undang untuk "menafsirkan kembali" konstitusi pasca perang pasifis Jepang, yang memungkinkan Jepang untuk melakukan "pertahanan diri kolektif".

Itu berarti untuk pertama kalinya sejak Perang Dunia II, Jepang dapat bergabung dengan AS dalam aksi militer di luar perbatasannya sendiri.

Undang-undang itu sangat kontroversial, dan dampaknya masih terasa sampai sekarang.

Ribuan orang yang berbaris di Tokyo menentang pemakaman kenegaraan menuduh Abe menggiring Jepang menuju perang.

"Abe meloloskan RUU pertahanan diri kolektif," kata demonstran Machiko Takumi.

"Artinya Jepang akan berperang bersama Amerika, yang berarti dia membuat Jepang bisa berperang lagi, itu sebabnya saya menentang pemakaman kenegaraan."

Jepang disebut sebagai negara yang trauma dengan perang.

Tapi bukan hanya kenangan tentang bom atom yang membuat orang marah pada Abe.

Konstitusi pasca-perang Jepang dengan jelas menyatakan bahwa negara itu "melepaskan hak untuk berperang".

Jika dia ingin mengubah itu, Abe seharusnya mengadakan referendum.

Tapi dia tahu dia akan kalah.

Sebaliknya, hukumnya "menafsirkan kembali" makna konstitusi.

"Abe dipandang sebagai seseorang yang tidak bertanggung jawab kepada rakyat," kata Profesor Koichi Nakano, dari Universitas Sophia Tokyo.