TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pertemuan Teknis ke-15 soal penetapan batas Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) antar Indonesia dan Vietnam akan dilaksanakan pada 26-28 September 2022 di Hanoi, Vietnam.

Pertemuan ini fokus pada membahas metode penetapan garis batas ZEE di remaining area dan diharapkan melakukan exercise pada kesempatan tersebut. 

Sampai saat ini, pertemuan teknis antara kedua negara sudah berlangsung sebanyak 14 kali sejak tahun 2010.

Pertemuan teknis ke-14 dilaksanakan di Jakarta pada 14-16 Juli lalu.

Baca juga: Politisi Partai Nasdem Soroti Hasil Perundingan Batas ZEE Indonesia dengan Vietnam

Pertemuan teknis ke-15 yang akan dilaksanakan pada Hanoi ini diharapkan dapat mencapai hasil yang menguntungkan Indonesia.

Tim Teknis Indonesia wajib terus berjuang untuk mendapat tawaran terbesar.

Dikutip dari Kontan.co.id, saat ditanyai mengenai proses yang terjadi dalam perundingan, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Teuku Faizah enggan berkomentar lebih.

Namun perundingan akan terus berjalan sampai menemukan titik kesepakatan.

“Saya tidak ada info karena memang perundingannya sudah berjalan dalam karena waktu yang,
sebagaimana yang kerap terjadi saat Indonesia merundingkan perbatasan negara dengan negara tetangga yang lain,” terang dia.

Belakangan ini, masalah perundingan batas ZEE Indonesia-Vietnam ini semakin memanas dan sudah menjadi perhatian DPR dan publik.

Konsesi besar yang dibuat Indonesia dalam perundingan ini juga dituduh anggota DPR berpotensi merugikan industri perikanan.

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mengingatkan pemerintah jangan sampai kesepakatan Indonesia dan Vietnam untuk meningkatkan kerja sama bilateral di bidang perikanan, mengurangi hambatan perdagangan dan investasi, serta mempercepat negosiasi Penetapan Batas ZEE berpotensi merugikan negara kita.

Kenaikan ekspor perikanan Indonesia ke Vietnam telah mencapai Rp 2,04 triliun.

Namun politikus PKS ini mewanti-wanti kepada pemerintah agar dimasa yang akan datang, negara kita mesti selektif dan teliti dalam membangun kerja sama di sektor perikanan.

“Jangan sampai negara kita yang diperdaya,” kata Akmal dalam keterangan tertulis.