TRIBUNNEWS.COM - Komisaris militer wilayah Khabarovsk, Rusia dicopot dari jabatannya setelah setengah dari personel yang baru dimobilisasi dipulangkan.

Para tentara cadangan itu dikembalikan lantaran tidak memenuhi persyaratan wajib militer.

Presiden Rusia, Vladimir Putin mendeklarasikan perintah mobilisasi militer pada 21 September 2022 lalu.

Mobilisasi pertama Rusia sejak Perang Dunia Kedua ini, telah menyebabkan gelombang kekecewaan baik dari pejabat maupun masyarakat.

Publik mengeluhkan keputusan Putin serta pelaksanaannya di lapangan.

Pasalnya, petugas pendaftaran banyak mengirimkan surat panggilan kepada pria yang jelas-jelas tidak memenuhi syarat, lapor Reuters. 

Baca juga: 9 Anggota NATO Dukung Ukraina Masuk Aliansi, Takut Jadi Sasaran Rusia Selanjutnya

"Dalam 10 hari, beberapa ribu warga negara kami menerima panggilan dan tiba di kantor pendaftaran dan pendaftaran militer," kata Mikhail Degtyarev, Gubernur Khabarovsk di Timur Jauh Rusia, dalam postingan video di Telegram, Senin (3/10/2022).

"Sekitar setengah dari mereka kami kembalikan ke rumah karena mereka tidak memenuhi kriteria seleksi untuk memasuki dinas militer," imbuhnya.

Menyusul hal ini, komisaris militer setempat telah dipecat.

Degtyarev mengatakan, pemecatan komisaris Yuri Laiko tidak akan mempengaruhi rencana mobilisasi yang ditetapkan oleh Presiden Putin.

Mobilisasi parsial untuk berperang di Ukraina, memicu banyaknya pria usia perang yang melarikan diri dari Rusia demi menghindari wajib militer.

Sejauh ini, sekitar 2.000 orang telah ditangkap dalam protes anti-perang yang meletus di lebih dari 30 kota di Rusia.

Beberapa dari mereka, lantas diberi surat perintah panggilan bertugas oleh Kremlin.

Sementara itu menurut laporan Guardian dari Kyiv Independent, pasukan Rusia melanjutkan upaya mobilisasi paksa di wilayah pendudukan Ukraina.