TRIBUNNEWS.COM - Pengadilan di Myanmar yang dikuasai militer memvonis pemimpin "terguling" Aung San Suu Kyi atas dua tuduhan korupsi lagi pada Rabu (12/10/2022), AP News melaporkan.

Dengan demikian, Aung San Suu Kyi akan menjalani dua hukuman secara bersamaan, yaitu tiga tahun penjara.

Dijatuhkannya vonis tersebut membuat total hukuman Aung San Suu Kyi menjadi 26 tahun penjara.

Aung San Suu Kyi, 77, ditahan pada 1 Februari 2021, ketika militer merebut kekuasaan dari pemerintahan terpilihnya.

Peraih Nobel Perdamaian 1991 itu telah membantah tuduhan terhadap dirinya dalam kasus ini, di mana dia dituduh menerima $ 550.000 (sekitar Rp 8,4 miliar) sebagai suap dari Maung Weik, seorang taipan yang dihukum karena perdagangan narkoba.

Dia dituduh menerima uang tersebut pada 2019 dan 2020 dari Maung Weik, dengan pembayaran terpisah diperlakukan sebagai dua pelanggaran.

Maung Weik, seorang raja konstruksi, memiliki hubungan dekat dengan para jenderal militer yang berkuasa selama pemerintahan yang dijalankan militer sebelumnya.

Maung Weik, telah memimpin dua perusahaan utama selama tiga dekade dalam bisnis: Maung Weik & Family Co. Ltd., yang mengkhususkan diri dalam perdagangan logam dan produk pertanian, dan Sae Paing Development Ltd., sebuah perusahaan real estate dan konstruksi.

Dia dijatuhi hukuman 15 tahun penjara pada 2008 karena perdagangan narkoba tetapi dibebaskan pada 2014 di bawah pemerintahan transisi semi-demokratis yang dipimpin oleh mantan Jenderal Thein Sein.

Setelah dibebaskan dari penjara, Maung Weik kembali berbisnis dengan mantan jenderal dan menurut laporan tahun 2017 di The Irrawaddy, sebuah majalah berita online, menjadi ketua Mandalay Business Capital City Development, yang terlibat dalam pekerjaan pembangunan perkotaan.

Di bawah pemerintahan Aung San Suu Kyi, Maung Weik memenangkan proyek pembangunan besar yang mencakup pembangunan rumah, restoran, rumah sakit, zona ekonomi, pelabuhan dan zona hotel di wilayah Mandalay tengah Myanmar.

Dia dilaporkan diinterogasi oleh tentara dua minggu setelah kudeta tahun lalu, dan tak lama setelah itu, pada Maret 2021, televisi pemerintah yang dikendalikan militer menyiarkan video di mana dia mengklaim telah memberikan uang tunai kepada menteri pemerintah untuk membantu bisnisnya.

Dia mengatakan dalam videonya bahwa uang itu termasuk $ 100.000 (sekitar Rp 1,5 miliar) yang diberikan kepada Suu Kyi pada tahun 2018 untuk sebuah yayasan amal yang dinamai menurut nama ibunya, dan $ 450.000 (sekitar Rp 6,9 miliar) lainnya dalam pembayaran pada tahun 2019 dan 2020 untuk tujuan yang tidak dia tentukan.

Sebuah surat kabar yang dikendalikan negara, Global New Light of Myanmar, melaporkan pada bulan Februari bahwa Aung San Suu Kyi dalam posisinya sebagai penasihat negara menerima $ 550.000 dalam empat kali angsuran pada 2019-2020 untuk memfasilitasi kegiatan bisnis sebuah pengusaha swasta.

Rekan dekat Suu Kyi, Zaw Myint Maung, yang menjabat sebagai menteri utama di wilayah Mandalay, secara terpisah dituduh menerima lebih dari $ 180.000 (sekitar Rp 2,7 miliar) dari Maung Weik dan dihukum karena korupsi pada Juni.

Vonis hari Rabu terhadap Aung San Suu Kyi dengan dua hukuman tiga tahun yang akan dijalani secara bersamaan disampaikan oleh seorang pejabat hukum yang tidak mau disebutkan namanya karena takut dihukum oleh pihak berwenang.

Baca juga: AS Jatuhkan Sanksi Terhadap 3 Pengusaha Myanmar karena Terlibat Pengadaan Senjata Buatan Rusia

Dia menambahkan bahwa pengacaranya diharapkan untuk mengajukan banding dalam beberapa hari mendatang.

Kasus korupsi merupakan bagian terbesar dari banyak tuduhan yang diajukan militer terhadap Aung San Suu Kyi.

Aung San Suu Kyi telah didakwa dengan total 12 dakwaan berdasarkan Undang-Undang Anti-Korupsi, dengan masing-masing dakwaan dapat dihukum hingga 15 tahun penjara dan denda.

Dia sebelumnya telah dijatuhi hukuman 23 tahun penjara setelah dinyatakan bersalah mengimpor dan memiliki walkie-talkie secara ilegal, melanggar pembatasan virus corona, melanggar undang-undang rahasia resmi negara, hasutan, penipuan pemilu, dan lima tuduhan korupsi.

Pendukungnya dan analis independen mengatakan tuduhan itu bermotivasi politik dan upaya untuk mendiskreditkannya dan melegitimasi perebutan kekuasaan oleh militer sambil mencegahnya mengambil bagian dalam pemilihan berikutnya, yang telah dijanjikan militer pada 2023.

Dalam beberapa bulan terakhir, persidangannya telah diadakan di ruang sidang yang dibangun khusus di penjara utama di pinggiran ibu kota, Naypyitaw.

Dia tidak terlihat atau diizinkan untuk berbicara di depan umum sejak dia ditangkap dan pengacaranya, yang telah menjadi sumber informasi tentang proses tersebut, tidak diizinkan untuk berbicara di depan umum atas namanya atau tentang persidangannya sejak perintah pembungkaman

Adapun dalam proses terpisah, Aung San Suu Kyi masih diadili bersama dengan mantan presiden negara itu, Win Myint, atas lima tuduhan korupsi lainnya sehubungan dengan izin yang diberikan kepada menteri Kabinet untuk penyewaan dan pembelian helikopter.

Aung San Suu Kyi telah menjadi wajah oposisi terhadap pemerintahan militer di Myanmar selama lebih dari tiga dekade.

Pemerintah militer sebelumnya menempatkan dia di bawah tahanan rumah pada 1989, yang terus-menerus selama 15 dari 22 tahun berikutnya.

Baca juga: Pemimpin Junta Myanmar Kembali Tidak Diundang ke KTT ASEAN

Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) awalnya berkuasa setelah memenangkan pemilihan umum 2015, mengantarkan pemerintahan sipil sejati untuk pertama kalinya sejak kudeta militer 1962.

Namun, reformasi demokrasi kecil dan lambat datang, terutama karena militer mempertahankan kekuatan dan pengaruh yang substansial di bawah ketentuan konstitusi yang telah ditetapkan pada 2008.

NLD memenangkan kemenangan telak lagi dalam pemilihan 2020, tetapi anggota parlemennya dilarang mengambil kursi mereka di Parlemen oleh tentara, yang juga menangkap para pemimpin puncak partai.

Tentara mengatakan tindakan itu dilakukan karena telah terjadi kecurangan pemungutan suara besar-besaran dalam Pemilu 2020, tetapi pemantau independen pemilu tidak menemukan kejanggalan besar.

Kudeta 2021 disambut oleh protes damai nasional yang ditumpas oleh pasukan keamanan dengan kekuatan mematikan, memicu perlawanan bersenjata sengit yang sekarang dicirikan oleh beberapa pakar PBB sebagai perang saudara.

Menurut daftar terperinci yang disusun oleh Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP), sebuah kelompok pengawas yang sekarang berbasis di Thailand, pasukan keamanan Myanmar telah membunuh sedikitnya 2.343 warga sipil dan menangkap 15.821 orang.

Baca juga artikel lain terkait Krisis Myanmar

(Tribunnews.com/Rica Agustina)