Antisipasi Masa Krisis, Pemerintah Jepang akan Promosikan Kenaikan Upah Struktural
Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida menyatakan bahwa ia akan mempromosikan 'kenaikan upah struktural' menuju realisasi 'kapitalisme baru'.
Editor: Dewi Agustina
Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang
TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida menyatakan bahwa ia akan mempromosikan 'kenaikan upah struktural' menuju realisasi 'kapitalisme baru' sebagai antisipasi masa krisis.
"Kita akan prioritaskan kapitalisme baru tersebut, memberikan kebahagiaan kepada sebanyak mungkin anggota masyarakat," papar PM Fumio Kishida pada pertemuan Konferensi Nasional Reiwa (Reiwa Rincho) yang diadakan di Tokyo, Kamis (27/10/2022).
Baca juga: Pemerintah Jepang Tambah Anggaran Subsidi Masyarakat dari 25 Triliun Yen Menjadi 29,1 Triliun Yen
PM Fumio Kishida menekankan bahwa misi bersejarah pemerintah adalah untuk mewujudkan 'kapitalisme baru' dan membangun kembali tatanan internasional.
Menyongsong isu-isu mendesak seperti perumusan anggaran fiskal 2023 dan revisi Strategi Keamanan Nasional, pedoman jangka panjang untuk kebijakan luar negeri dan keamanan.
"Kita akan menghadapi momen krisis menjelang akhir tahun," ujarnya.
Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan menaikkan upah, PM Kishida menjelaskan bahwa upah tinggi menarik personel yang sangat terampil dan menciptakan siklus yang baik yang meningkatkan produktivitas.
"Dengan kenaikan upah yang baik kualitas dan produktivitas kerja diharapkan akan meningkat dengan baik pula guna menghadapi masa kritis akhir-akhir ini," kata PM Kishida.
Sementara itu untuk info lengkap terkait beasiswa, upaya belajar bahasa Jepang yang lebih efektif serta belajar gratis di sekolah bahasa Jepang, silakan email: info@sekolah.biz dengan subject: Belajar bahasa Jepang.