Xi Jinping Kembali Lockdown Puluhan Kota di China Termasuk Wuhan, Tempat Covid Pertama Ditemukan
Xi Jinping kembali menerapkan lockdown di puluhan kota setelah China melaporkan lebih dari 1.000 kasus Covid-19 selama tiga hari.
Penulis: Ika Nur Cahyani
Editor: Sri Juliati
Awal pekan ini, Guangzhou juga menangguhkan sekolah tatap muka dan makan di restoran.
Ini terjadi setelah kota ini pada Kamis lalu melaporkan 19 kasus Covid-19 baru.
Beberapa lingkungan di kota ini juga tetap tunduk pada berbagai tindakan pengendalian.
Sementara itu di Zhengzhou, beberapa karyawan Foxconn dilaporkan "dipengaruhi oleh pandemi".
Pihak perusahaan mengatakan, karyawan yang dikarantina akan diberikan hal-hal yang dibutuhkan hingga kenyamanan psikologis.
Tibet turut merasakan kebijakan nol-Covid Xi Jinping.
Awal pekan ini, sebuah rekaman viral menunjukkan protes skala besar yang jarang terjadi terhadap tindakan ketat nol-Covid di ibu kota regional Lhasa.
Kota itu telah dikunci selama hampir tiga bulan karena memerangi virus, jelas pejabat setempat pada hari Kamis.
Mereka mengatakan ada delapan kasus Covid-19 baru yang dilaporkan di Lhasa.
Beberapa video di media sosial menunjukkan ratusan orang berdemonstrasi dan bentrok dengan polisi.
Mereka dikatakan sebagian besar adalah pekerja migran etnis Han Cina.
Seorang warga Lhasa mengonfirmasi kepada BBC bahwa demonstrasi telah terjadi di kota itu pada hari Rabu (26/10/2022).
Baca juga: China Perketat Pembatasan di Wuhan hingga Xining, Wabah Covid-19 Merebak Lagi
China menganut kebijakan nol-Covid yang ketat, meskipun jumlah kasus di negara ini dianggap cukup kecil dibandingkan negara lainnya.
Kebijakan besutan Xi Jinping ini tetap diterapkan meskipun telah banyak protes dan kemarahan publik karena penguncian dan pembatasan perjalanan.
Perekonomian China juga terpukul imbas dari kebijakan ini, dengan PDB turun 2,6 persen dalam tiga bulan hingga akhir Juni dari kuartal sebelumnya.
China telah berulang kali bersumpah tidak akan menoleransi pandemi Covid-19 dan menerapkan apa yang dikatakan pihak berwenang sebagai langkah-langkah yang diperlukan untuk menahan virus.
(Tribunnews/Ika Nur Cahyani)