Duta Besar AS untuk Australia, Caroline Kennedy, menolak mengomentari langsung rencana penempatan B-52 pada Senin (31/10/2022).

Namun ia mengatakan AS bertekad untuk mendukung "perdamaian dan stabilitas di seluruh kawasan ini" melalui diplomasi, dialog dan pencegahan.

Dalam sebuah wawancara dengan ABC News Breakfast, Kennedy mengatakan Indo-Pasifik sedang menghadapi "meningkatnya ketegangan" dan AS akan "bekerja dengan mitra dan sekutu kami untuk membuat (wilayah) ini aman".

Tahun lalu, mantan Perdana Menteri Scott Morrison mengatakan berharap AS dapat meningkatkan kehadiran militernya di kawasan itu, sementara Australia menunggu kapal selam bertenaga nuklir di bawah kesepakatan Aukus.

Menteri senior Peter Dutton dan Marise Payne mengadakan pembicaraan tahunan dengan rekan-rekan AS mereka di Washington DC sehari setelah pengumuman Aukus, dan juga menandai rencana untuk lebih banyak penempatan militer AS ke Australia.

Dutton mengatakan, aliansi dengan AS "cocok untuk memenuhi tantangan strategis ke depan" dan mengumumkan "kerja sama udara yang lebih besar melalui penyebaran rotasi semua jenis pesawat militer AS ke Australia", termasuk pembom strategis.

Sumber di Canberra mengatakan pada hari Senin, bahwa apron parkir pesawat baru adalah salah satu dari banyak proyek infrastruktur yang bertujuan untuk mendukung pasukan AS.

Adapun proyek lainnya meliputi peningkatan lapangan udara, fasilitas penyimpanan bahan bakar, akomodasi dan area pelatihan.

Pesawat pengebom AS telah mengunjungi Australia selama beberapa dekade, tetapi peluncuran program kerja sama udara yang ditingkatkan pada awal 2017.

Rincian baru dari proyek tersebut kemungkinan akan memicu reaksi dari Beijing.

Media pemerintah China sebelumnya mengutip analis domestik yang mengatakan bahwa Australia pada dasarnya bisa menjadi pangkalan pengebom luar negeri AS.

Awal bulan ini Perdana Menteri Anthony Albanese, menandatangani deklarasi keamanan baru dengan rekannya dari Jepang, Fumio Kishida, untuk mencegah "agresi dan perilaku yang merusak aturan dan norma internasional".

Baca juga: Saat Orang Australia Dengar Kata Polisi Tidur: Dikira Polisi yang Sedang Istirahat Tidur-tiduran

Baca juga: 3.580 Orang Dilaporkan Hilang, Australia Sebut Banyak Warganya Jadi Korban Tragedi Halloween Itaewon

Kesepakatan itu mengikat Australia dan Jepang untuk berkonsultasi satu sama lain tentang bagaimana menanggapi krisis regional, dengan pembagian informasi intelijen dan penilaian strategis yang lebih besar tentang niat China.

Albanese dan Kishida sama-sama menyerukan perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.

Kedua pemimpin ini juga menyuarakan keprihatinan tentang aktivitas China di Laut China Selatan dan Timur.

Sebelumnya, Presiden China Xi Jinping mengatakan dalam kongres Partai Komunis ke-20 bulan ini bahwa dia tidak akan pernah mengesampingkan penggunaan kekuatan untuk penyatuan kembali Taiwan.

(Tribunnews/Ika Nur Cahyani)