Konflik di Libya yang memecah negara itu menjadi dua kekuatan politik, yaitu Pemerintah Persatuan Nasional (GNA) di Tripoli dan Tentara Nasional Libya (LNA).

LNA berencana mengirim perwakilan ke PBB sebagai Duta Libya.

PBB sebelumnya mengutuk upaya LNA untuk menyatakan diri sebagai pemerintah Libya.

Sehingga, PBB masih mempertahankan Duta Libya di PBB yang berasal dari GNA.

LNA dan GNA mengajukan pemilihan umum untuk memperebutkan kursi PBB, namun PBB masih mempertimbangkan kredensial ini, dikutip dari DW.

Baca juga: Jelang Natal di Ukraina, Rusia: Tak Ada Gencatan Senjata di Musim Dingin, Itu Bukan Agenda Kita

Junta Militer Myanmar tak diakui secara internasional

Pemerintahan militer yang saat ini berkuasa di Myanmar tidak diakui secara internasional.

Semenjak kudeta yang dilakukan terhadap pemerintahan Myanmar yang sah, Presiden Aung San Suu Kyi.

Junta militer Myanmar menuduh Presiden Aung San Suu Kyi melakukan pelanggaran, mulai dari penyuapan hingga pelanggaran UU pemilu.

Presiden Aung San Suu Kyi terancam hukuman 190 tahun penjara jika terbukti bersalah atas semuanya.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

Artikel lain terkait Konflik di Myanmar