Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu 

TRIBUNNEWS.COM, DEN HAAG -- Perdana Menteri Belanda Mark Rutte secara resmi meminta maaf atas tindakan Negara Belanda di 250 tahun lalu yang terlibat dalam perbudakan, pada Senin (19/12/2022).

Ia menyebut hal itu sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Melansir Channel News Asia, permintaan maaf itu datang hampir 150 tahun setelah berakhirnya perbudakan di luar negara Eropa, termasuk Indonesia, Suriname dan pulau-pulau seperti Curacao dan Aruba di Karibia.

"Hari ini atas nama pemerintah Belanda, saya meminta maaf atas tindakan negara Belanda di masa lalu," kata Rutte dalam pidatonya dan mengulanginya permintaan maaf dalam bahasa Inggris, Papiamento dan Sranan Tongo atau bahasa yang digunakan di kepulauan Karibia dan di Suriname.

"Negara Belanda di Belanda ... memikul tanggung jawab atas penderitaan besar yang menimpa orang-orang yang diperbudak dan keturunan mereka," kata Rutte kepada audiensi di Arsip Nasional di Den Haag. 

"Kami yang hidup di sini dan sekarang, hanya bisa mengakui dan mengutuk perbudakan dalam istilah yang paling jelas sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan," tambahnya. 

Menteri Belanda telah melakukan perjalanan ke tujuh bekas koloni di Amerika Selatan dan Karibia untuk acara tersebut.

Dalam pidato Rutte, ia meminta maaf kepada orang-orang yang diperbudak di masa lalu di mana pun, serta anak perempuan dan laki-laki mereka, dan untuk semua keturunan mereka, sampai hari ini.

Baca juga: Bertemu dengan PM Belanda, Jokowi Berharap Kemitraan Asean dengan Uni Eropa Lebih Diperkuat 

Rutte mengatakan bahwa memilih momen yang tepat untuk meminta maaf adalah masalah yang rumit.

"Tidak ada satu waktu yang tepat untuk semua orang, tidak satu kata yang tepat untuk semua orang, tidak satu tempat yang tepat untuk semua orang," imbuhnya.

Sumber: Channel News Asia, Twitter PM Rutte