Taliban Larang Perempuan Afghanistan Kuliah, PBB Kecam Penutupan Sekolah
Taliban melarang perempuan Afghanistan Kuliah, PBB mengecam penutupan sekolah untuk perempuan Afghanistan dan aturan ketat lainnya.
Penulis: Yunita Rahmayanti
Editor: Garudea Prabawati
TRIBUNNEWS.COM - Kementerian pendidikan tinggi yang dikelola Taliban melarang perempuan Afghanistan kuliah.
Perempuan Afghanistan ditangguhkan dari universitas masing-masing hingga waktu yang belum ditentukan.
Taliban Afghanistan mengumumkan hal ini melalui sebuah surat yang dikonfirmasi oleh juru bicara kementerian pendidikan tinggi, Selasa (20/12/2022).
Surat itu menginstruksikan universitas negeri dan swasta Afghanistan untuk segera menangguhkan akses ke siswa perempuan, sesuai dengan keputusan Kabinet.
“Anda semua diinformasikan untuk segera melaksanakan perintah penangguhan pendidikan perempuan tersebut sampai pemberitahuan lebih lanjut,” bunyi surat itu, seperti diberitakan Al Jazeera.
Surat tersebut ditandatangani oleh Menteri Pendidikan Tinggi Taliban Afghanistan, Neda Mohammad Nadeem.
Baca juga: 19 Orang Tewas Terbakar dalam Kecelakaan Truk Bahan Bakar di Terowongan Salang Afghanistan
Alasan Taliban Larang Perempuan Afghanistan Kuliah
Taliban membela keputusannya untuk melarang perempuan Afghanistan kuliah.
Mereka mengatakan pembatasan ini dilakukan demi menjaga kepentingan nasional dan kehormatan perempuan.
Keputusan itu diambil ketika banyak mahasiswa yang mengikuti ujian akhir semester.
Beberapa pejabat Taliban mengatakan larangan pendidikan menengah hanya bersifat sementara.
Namun, Taliban juga telah mengeluarkan banyak alasan untuk penutupan, mulai dari kurangnya dana hingga waktu yang dibutuhkan untuk merombak silabus pendidikan agar sesuai garis Islam.
Taliban juga membatasi perempuan dari sebagian besar bidang pekerjaan.
Selain itu, Taliban memerintahkan perempuan Afghanistan mengenakan pakaian tertutup dari ujung kepala sampai ujung kaki di depan umum, dan melarang mereka berada di taman dan pusat kebugaran.
Baca juga: PBB Masih Larang Junta Militer Myanmar, Taliban Afghanistan dan Libya Kirim Duta ke PBB