Korea Utara Serukan Pemulihan Ekonomi Pasca Terbebas dari Pandemi Covid-19
Korea Utara menyerukan normalisasi produksi pabrik logam, memperkuat tambang besi dan pabrik baja serta mengoperasikan pabrik kimia kapasitas penuh.
Penulis: Mikael Dafit Adi Prasetyo
Editor: Seno Tri Sulistiyono
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mikael Dafit Adi Prasetyo
TRIBUNNEWS.COM, SEOUL – Parlemen Korea Utara telah menguraikan rencana untuk memulihkan produksi industri demi memenuhi tujuan ekonominya tahun ini, usai pergolakan di tengah pandemi Covid-19.
"Rencana ini akan memastikan indeks ekonomi dan 12 tujuan utama yang harus dicapai oleh semua sektor ekonomi nasional dilakukan tanpa kegagalan," kata Kantor Berita Pemerintah Korea (KCNA), Kamis (19/1/2023).
Belum lama ini, bank sentral Korea (BoK) mengatakan bahwa ekonomi Korea Utara telah menyusut pada 2021 usai mengalami kontraksi terbesar lebih dari dua dekade akibat penguncian terkait Covid-19 dan sanksi internasional atas program nuklirnya.
Baca juga: Sebaran 339 Kasus Covid-19 Indonesia 18 Januari 2023: Jakarta Catat 118 Kasus
Terlepas dari itu, pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong Un telah mendeklarasikan “kemenangan” melawan pandemi Covid-19 pada Agustus 2022, sehingga memungkinkan negara itu menyusun langkah-langkah untuk mengembalikan perekonomiannya.
Perdana Menteri Korea Utara, Kim Tok Hun seusai mengadakan pertemuan dengan parlemen pada Rabu (18/1/2023) menyerukan normalisasi produksi pabrik logam, memperkuat tambang besi dan pabrik baja serta mengoperasikan pabrik kimia "dengan kapasitas penuh" untuk mempercepat proyek konstruksi.
“Kami juga akan mengambil langkah tegas untuk memasok peralatan, material, dan dana demi meningkatkan produksi batu bara,” kata Kim, mengutip Reuters.
Di sisi lain, menteri keuangan Korea Utara Ko Jong Bom memperkirakan pengeluaran negara untuk tahun ini naik 101,7 persen dari tahun lalu.
Ko juga menambahkan bahwa sekitar 45 persen dari total pengeluaran akan dialokasikan untuk meningkatkan ekonomi dan mata pencaharian masyarakat, sementara pengeluaran pertahanan akan mencapai 15,9 persen atau hampir sama dengan tahun lalu.
“Anggaran negara yang telah ditetapkan tahun ini harus digunakan sebaik-baiknya demi memperkuat kemampuan pertahanan negara, mengembangkan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat," pungkasnya.
