Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mikael Dafit Adi Prasetyo

TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON – Kementerian Pertahanan Amerika Serikat mengumumkan pemberian paket bantuan militer senilai 2,5 miliar dolar AS untuk Ukraina, Kamis (19/1/2023)

Dilansir dari CNN, paket bantuan militer tersebut akan mencakup 90 tank Stryker dan 59 kendaraan tempur infanteri Bradley yang dapat digunakan melawan potensi serangan Rusia di Ukraina musim semi ini.

Pengumuman itu sekaligus menandai peningkatan yang signifikan dalam pemberian kendaraan lapis baja yang telah dilakukan AS ke Ukraina dalam perjuangannya melawan Rusia.

“Amerika Serikat akan terus menggalang dunia untuk mendukung Ukraina,” kata Antony Blinken, menteri luar negeri AS.

“Kami juga memuji lebih dari 50 negara yang telah bersatu untuk memberikan kontribusi signifikan guna mendukung Ukraina,” imbuhnya.

Selain kendaraan lapis baja, AS juga masih akan memasok Ukraina dengan sistem artileri roket mobilitas tinggi (HIMARS), beberapa amunisi, serta sistem pertahanan udara lainnya.

Hal itu sesuai dengan prioritas Kementerian Pertahanan AS yang mengatakan bahwa wilayah udara Ukraina sangat rentan terhadap serangan Rusia.

Baca juga: Rusia Ancam akan Pakai Senjata Nuklir jika NATO Kirim Tank dan Rudal Jarak Jauh ke Ukraina

Latvia Desak Barat Tambah Dukungan untuk Ukraina

Presiden Latvia Egils Levits telah mendesak negara-negara Barat untuk meningkatkan dukungan militer bagi Ukraina demi menghadapi potensi serangan baru dari Rusia pada Februari mendatang.

"Kita harus memberikan semua dukungan yang diperlukan ke Ukraina terutama karena Rusia sedang mempersiapkan serangan di Ukraina pada Februari. Ukraina harus memiliki semua senjata yang diperlukan dan dukungan untuk melawan serangan ini,” kata Levits, melansir Aljazeera, Selasa (17/1/2023).

Baca juga: Daftar 9 Negara yang Janji Kirim Tank dan Senjata ke Ukraina untuk Lawan Rusia

“Negara-negara Barat harus segera mengirimkan kendaraan lapis baja ke Ukraina,” imbuhnya.

Levits juga menegaskan perlunya membentuk pengadilan khusus yang akan mengadili kepemimpinan Rusia atas kejahatan agresi.

“Ini adalah pelanggaran terbesar terhadap hukum internasional dan ketertiban perdamaian. Untuk kejahatan agresi ini, tidak ada pengadilan internasional yang dapat menangani masalah itu,” ujar Levits seraya mengatakan bahwa dirinya akan mendukung dibentuknya pengadilan khusus agresi Rusia terhadap Ukraina.

Baca juga: Inggris akan Kirim 14 Tank Challenger 2 ke Ukraina, Rusia Sebut Ini Dapat Perpanjang Konflik

Desakan membentuk pengadilan khusus mendapat momentum pada akhir tahun lalu ketika Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mendukung proposal tersebut.

Segera setelah itu, Prancis menjadi negara Eropa pertama yang secara terbuka menyatakan dukungannya dan pada Senin (16/1/2023) Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock menekankan perlunya membentuk pengadilan untuk mengisi "celah dalam hukum internasional".