Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Respons Langkah Pemerintah Turki Soal Penanganan Gempa, Pemimpin Oposisi: Erdogan Bertanggung Jawab

-Kemarahan saat ini kian tumbuh di Turki karena banyak yang menganggap pemerintah negara itu gagal mempersiapkan diri setelah ribuan orang tewas dalam

Penulis: Fitri Wulandari
Editor: Wahyu Aji
zoom-in Respons Langkah Pemerintah Turki Soal Penanganan Gempa, Pemimpin Oposisi: Erdogan Bertanggung Jawab
Adem ALTAN / AFP
Presiden Turki dan pemimpin Partai Keadilan dan Pembangunan (Partai AK) Recep Tayyip Erdogan menyampaikan pidato selama pertemuan kelompok parlemen partainya di Majelis Nasional Besar Turki di Ankara pada 1 Juni 2022. 

Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, ANKARA -Kemarahan saat ini kian tumbuh di Turki karena banyak yang menganggap pemerintah negara itu gagal mempersiapkan diri setelah ribuan orang tewas dalam dua gempa dahsyat yang terjadi pada Senin lalu.

Korban tewas di Turki saat ini mencapai lebih dari 8.500 dan diperkirakan akan terus meningkat di hari-hari mendatang.

Dikutip dari laman BBC, Rabu (8/2/2023), Presiden Recep Tayyip Erdogan mengumumkan angka tersebut saat tiba di salah satu daerah yang paling parah terkena dampak.

Namun ada kemarahan yang tumbuh secara politis di lapangan atas respons serta persiapan pemerintahannya.

Banyak warga di daerah yang terkena dampak terburuk telah menantang apa yang mereka katakan sebagai respons lambat dari Otoritas Manajemen Bencana dan Darurat Turki (AFAD).

Di Pelabuhan Iskenderun, Turki selatan pada Selasa kemarin, warga bernama Arzu Dedeoglu mengatakan bahwa dua keponakannya terjebak di bawah reruntuhan.

BERITA TERKAIT

Keluarganya pun telah mencari orang yang bisa menggali, menggunakan sumber daya mereka sendiri untuk menyingkirkan puing-puing itu, namun para pejabat tidak mengizinkan mereka untuk menggunakannya.

"Kami menunggu sampai larut malam, tapi tidak ada yang datang, kami membawa penggali dengan cara kami sendiri, tetapi mereka tidak ingin kami menggunakannya, mereka menghentikan kami. Padahal kami memiliki dua anak yang terjebak di bawah reruntuhan, putri dari saudara perempuan saya, Ayşegül dan İlayda," kata Dedeoglu.

Saat layanan darurat akhirnya tiba, Dedeoglu pun berteriak bahwa mereka 'terlambat'.

Mendengae hal itu, petugas penyelamat itu berhenti sejenak, namun keluarga dua anak itu memohon agar mereka tidak berhenti.

"Tolong jangan pergi, mungkin anak-anak saya masih hidup," kata ibu mereka.

Saat banyak yang menuduh pemerintah bereaksi terlalu lambat terhadap gempa, yang lainnya mengatakan bahwa pemerintah tidak cukup siap merespons bencana ini.

"Jika ada satu orang yang bertanggung jawab atas hal ini, itu adalah Erdogan," kata Pemimpin partai oposisi utama Turki, Kemal Kilicdaroglu.

Baca juga: Korban Tewas Gempa Turki-Suriah Tembus 9.400 Jiwa, Presiden Erdogan Akan Kunjungi Lokasi Bencana

Perlu diketahui, Erdogan telah mengumumkan keadaan darurat selama tiga bulan untuk 10 provinsi yang paling parah terkena dampak gempa bumi berkekuatan 7,8 skala richter itu.

Kebijakan ini akan berakhir tepat sebelum pemilihan pada 14 Mei mendatang, saat pria berusia 68 tahun itu akan berupaya untuk tetap berkuasa setelah 20 tahun menjadi penguasa negara itu.

Oposisi utamanya adalah aliansi partai sayap kiri-tengah dan sayap kanan yang dikenal sebagai Tabel Enam.

Kilicdaroglu pun diharapkan menjadi calon Presiden negara itu.

Dalam video yang diposting di Twitter, ia bersumpah untuk tidak bertemu Erdogan 'di platform apapun' dan menuduh pemerintah melakukan 'pekerjaan kehumasan' sejak gempa.

Kemarahan juga meningkat atas 'pajak gempa' yang dikenakan oleh pemerintah Turki setelah gempa besar mengguncang pada 1999 yang menewaskan lebih dari 17.000 orang.

Dana 88 miliar lira atau 4,6 miliar dolar Amerika Serikat (AS) dimaksudkan untuk upaya pencegahan bencana dan pengembangan layanan darurat.

Pertanyaan mengenai 'pajak komunikasi khusus' pun selalu ditanyakan setiap kali terjadi gempa bumi di Turki.

Namun pemerintah tidak pernah secara terbuka menjelaskan bagaimana uang itu dibelanjakan.

Kilicdaroglu menuding pemerintahan Erdogan 'belum siap menghadapi gempa bumi selama 20 tahun'.

Menariknya, bukan hanya saingan politik utama Erdogan saja yang menyuarakan kemarahan atas kurangnya kesiapan pemerintah.

Pengguna media sosial juga mengkritik beberapa saluran berita arus utama dan pro-pemerintah Turki karena 'membungkam' kritik dari orang-orang di daerah yang terkena dampak.

"Ke mana perginya semua pajak kita yang dikumpulkan sejak 1999?," kata Celal Deniz, pria berusia 61 tahun di kota Gaziantep.

Saudara laki-laki dan keponakannya saat ini tetap terjebak di bawah reruntuhan.

Video telah dibagikan yang menunjukkan seorang koresponden NTV di provinsi Kahramanmaras mengatakan penduduk setempat mengeluh bahwa 'bantuan tidak mencukupi'.

Baca juga: Erdogan Berlakukan Keadaan Darurat Selama 3 Bulan di 10 Provinsi yang Terdampak Gempa

Video lain yang dibagikan secara online menunjukkan seorang yang selamat memberitahu seorang reporter di jaringan arus utama Haberturk bahwa 'tidak ada yang datang' 7ntuk menyelamatkan mereka selama berhari-hari.

Namun reporter itu kemudian menjauh dari korban dan mengatakan bahwa penyelamat telah 'mencari ke mana-mana'.

Berbicara di Kahramanmaras, Erdogan mengakui ada kesulitan dengan respons awal terhadap bencana tersebut, namun ia menyalahkan keterlambatan itu karena rusaknya jalan dan bandara.

Dirinya mengatakan orang seharusnya hanya mendengarkan komunikasi dari pihak berwenang dan mengabaikan 'provokator'.

Ia juga dijadwalkan mengunjungi provinsi Hatay dan Pazarcik, yang menjadi pusat gempa.

"Negara menjalankan tugasnya," tegas Erdogan.

Namun bagi banyak orang di Pelabuhan Iskenderun, 'negara datang terlambat'.

"Kenapa kalian tidak datang (Senin) kemarin, kami masih mendengar suara-suara dari reruntuhan kemarin. Kami bisa menyelamatkan mereka jika kalian  datang kemarin," kata seorang wanita berteriak sambil menangis di hadapan petugas penyelamat pada Selasa kemarin.

Sumber

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas