Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Belum Ada Arahan Khusus Presiden Jokowi, Terkait Jenderal yang Akan Dikirim ke Myanmar

Kasum TNI Letjen Bambang Ismawan mengatakan belum ada arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait Jenderal yang akan dikirimkan ke Myanmar.

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Theresia Felisiani
zoom-in Belum Ada Arahan Khusus Presiden Jokowi, Terkait Jenderal yang Akan Dikirim ke Myanmar
AFP/JACK TAYLOR
Para pengunjuk rasa ikut serta dalam demonstrasi di luar Kedutaan Besar Myanmar di Bangkok pada 1 Februari 2023, untuk memperingati dua tahun kudeta di Myanmar. - Militer Myanmar merebut kekuasaan pada 1 Februari 2021, menggulingkan pemerintah sipil dan menangkap pemimpin de factonya, Aung San Suu Kyi. Lebih dari 2.800 orang telah terbunuh, menurut PBB, dan ribuan lainnya telah ditangkap ketika junta melancarkan tindakan keras berdarah terhadap perbedaan pendapat. Kasum TNI Letjen Bambang Ismawan mengatakan belum ada arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait Jenderal yang akan dikirimkan ke Myanmar.(Photo by Jack TAYLOR / AFP) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Stat Umum (Kasum) TNI Letjen Bambang Ismawan mengatakan belum ada arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait Jenderal yang akan dikirimkan ke Myanmar.

Sebelumnya Presiden mengungkapkan rencana untuk mengirim seorang Jenderal tinggi untuk berbicara dengan pemimpin junta Myanmar.

“Sampai sekarang belum, spesifik belum,” kata Bambang di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, (17/2/2023).

Hanya saja kata dia, TNI akan mempersiapkan Jenderal yang akan dikirim tersebut. Sehingga ketika presiden memintanya, maka Jenderal tersebut telah siap.

“Hanya kita persiapkan saja kalau nanti suatu saat mungkin presiden minta TNI siapkan, ya kami menyiapkan,” pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia berencana mengirim seorang jenderal ke Myanmar yang akan ditugaskan untuk berbicara dengan penguasa junta militer Myanmar.

Diharapkan jenderal tersebut dapat berbagai pengalaman dengan Myanmar bagaimana Indonesia bisa sukses dalam menjalani transisi demokrasi.

Baca juga: Penampakan Bangku Kosong Myanmar di AMM Indonesia 2023

Berita Rekomendasi

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat diwawancarai kantor berita Reuters seperti dikutip pada Sabtu (4/2). Pernyataan Jokowi itu muncul saat peringatan dua tahun kudeta di Myanmar.

Di tahun ini pula Indonesia menjadi ketua ASEAN. Sepanjang 2023 ini Indonesia memegang presidensi ASEAN. Adapun Myanmar juga menjadi anggota organisasi regional ini.

Dalam wawancaranya dengan Reuters itu Jokowi menyebut Indonesia pernah berada di bawah kendali militer selama lebih dari tiga dekade. Indonesia diperintah oleh militer saat pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto.

Namun rezim ini kemudian tumbang usai krisis ekonomi dan protes massal pada 1998. Jokowi kemudian berujar "Pengalaman ini bisa menunjukkan, bagaimana Indonesia memulai demokrasi."

"Ini adalah soal pendekatan. Kami punya pengalaman, di Indonesia, situasi dulu sama. Pengalaman ini bisa dibahas, bagaimana Indonesia memulai demokrasi," kata Jokowi.

Baca juga: Para Menlu ASEAN Sepakati Gunakan Pendekatan Bersatu untuk Sikapi Kondisi Myanmar

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan tak menutup kemungkinan ia sendiri yang akan pergi ke Myanmar.

Namun, dia menilai akan "lebih mudah" berdialog dengan pejabat yang memiliki latar belakang sama. Jokowi juga enggan membeberkan siapa jenderal yang akan dikirim ke Myanmar.

Ia hanya mengatakan jenderal itu terlibat dalam reformasi Indonesia.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas