Menlu AS Peringatkan Potensi Eskalasi Lebih Lanjut Konflik Israel dan Palestina
Selain itu, Price juga menekankan bahwa keduanya turut membahas tantangan regional yang lebih luas.
Penulis: Fitri Wulandari
Editor: Malvyandie Haryadi
Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari
TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken telah membahas konflik Israel dan Palestina melalui sambungan telepon dengan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu.
Pernyataan ini disampaikan Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price.
"Menteri Blinken menggarisbawahi kebutuhan mendesak bagi Israel dan Palestina untuk mengambil langkah-langkah yang memulihkan ketenangan. dan sikap kami yang tegas menentang langkah-langkah sepihak yang akan semakin meningkatkan ketegangan," kata Price, dalam pernyataan pada Sabtu lalu.
Selain itu, Price juga menekankan bahwa keduanya turut membahas tantangan regional yang lebih luas.
"Termasuk ancaman yang ditimbulkan oleh Iran, dan Menteri menggarisbawahi komitmen kuat kami untuk keamanan Israel," tegas Price.
Dikutip dari laman Sputnik News, Senin (20/2/2023), Blinken juga membahas konflik Israel-Palestina dalam panggilan telepon terpisah dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas pada Sabtu lalu.
Price mengatakan, Blinken dan Abbas 'membahas upaya untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat Palestina dan meningkatkan keamanan serta kebebasan mereka," papar Price.
Baca juga: Israel Membom Jalur Gaza, Tanggapan atas Roket yang Ditembakkan Palestina Akhir Pekan Kemarin
Blinken, kata Price, menegaskan kembali "komitmen AS untuk solusi dua negara yang dirundingkan dan menentang kebijakan yang membahayakan kelangsungannya'.
Pada Selasa lalu, Blinken dan Menteri Luar Negeri Prancis, Italia, Jerman dan Inggris Raya menentang rencana pemerintah Israel untuk membangun permukiman di wilayah pendudukan Palestina.
Mengutip pejabat AS yang enggan disebutkan namanya, pemerintahan Biden sedang mendiskusikan langkah-langkah tambahan sebagai respons atas pengumuman rencana Israel untuk memperluas pemukiman di Tepi Barat.