TRIBUNNEWS.COM, PARIS - Kepolisian Prancis menahan lebih dari 200 orang dalam aksi protes terhadap reformasi pensiun yang kontroversial di pusat kota Paris.

Seperti dilaporkan media Prancis pada Kamis kemarin, mengutip sumber kepolisian setempat.

Pada hari itu, Perdana Menteri (PM) Prancis Elisabeth Borne mengatakan bahwa pemerintah telah mengadopsi Undang-undang (UU) menaikkan usia pensiun dari 62 menjadi 64 tahun dengan menggunakan Pasal 49.3 konstitusi.

Ini memungkinkan pemerintah untuk mengesahkan RUU tersebut tanpa persetujuan parlemen negara itu.

Dikutip dari laman Sputnik News, Jumat (17/3/2023), angka terbaru yang dirilis oleh laporan menunjukkan sekitar 217 orang telah ditangkap.

Baca juga: Protes Kebijakan Reformasi Pensiun Emanuel Macron, Sejuta Buruh Prancis Ngamuk di Jalanan

Jumlah tersebut diperkirakan akan meningkat seiring berlanjutnya aksi protes.

Polisi mengejar ratusan demonstran yang tersebar di jalan-jalan di pusat kota Paris setelah  membubarkan aksi protes di Place de la Concorde.

Para demonstran membalikkan tempat sampah yang menumpuk dalam jumlah besar di jalan-jalan akibat pemogokan pemulung.

Aksi protes pun berlanjut di seluruh Prancis.

Menurut penyiar France Bleu, sekitar 10.000 orang berkumpul di kota Toulouse, memaksa polisi menggunakan gas air mata untuk menghalau demonstran.

Aksi protes juga diadakan di kota lainnya seperti Bordeaux, Lyon, Grenoble, Lille, Nancy, Metz, Nantes, Toulon, Amiens, Le Havre, Montpellier dan Rennes.

Di kota-kota itu polisi juga membubarkan demonstran dengan menggunakan gas air mata.

Selain itu, aksi protes juga terjadi di Marseille, dengan pengunjuk rasa menghancurkan jendela dan etalase bank.

Beberapa mahasiswa mengadakan aksi protes di Strasbourg.

Di Dijon, mereka membakar boneka yang ditempelka dengan topeng wajah Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Menteri Tenaga Kerja Olivier Dussopt.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Konfederasi Buruh Demokrat Prancis, Laurent Berger mengumumkan pemogokan umum lainnya menentang reformasi pensiun pada 23 Maret mendatang.

Menurut jajak pendapat yang diadakan oleh Harris Interactiv, 82 persen orang Prancis menentang keputusan pemerintah untuk mengadopsi UU tentang menaikkan usia pensiun tanpa pemungutan suara di parlemen.

Pada saat yang sama, 71 persen warga Prancis mendukung mosi tidak percaya pada pemerintah petahana, dan 65 persen warga Prancis mendukung kelanjutan protes.

Pada Januari lalu, Borne meluncurkan draf reformasi pensiun kontroversial yang rencananya akan diadopsi oleh pemerintah pada 2023.

Rancangan reformasi tersebut telah menyebabkan reaksi besar-besaran di antar masyarakat Prancis.

Saat ini sudah ada tujuh pemogokan umum dan ratusan demonstrasi di Prancis dalam dua bulan terakhir, dengan lebih dari 1 juta orang mengambil bagian di dalamnya.

Selama aksi protes, bentrokan sering terjadi antara polisi dan demonstran.