TRIBUNNEWS.COM - Ada banyak alasan penangkapan Presiden Rusia Vladimir Putin hampir mustahil dilakukan oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), yang merilis surat penangkapannya.

Juru Bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengomentari surat penangkapan Putin pada Jumat (17/3/2023).

"Kami menganggap perumusan masalah ini keterlaluan dan tidak dapat diterima," kata Dmitry Peskov kepada wartawan, dikutip dari TASS.

"Rusia, serta beberapa negara lain, tidak mengakui yurisdiksi pengadilan ini dan, oleh karena itu, keputusan semacam ini batal bagi Rusia dalam hal hukum," lanjutnya.

"Sebenarnya, itulah satu-satunya hal yang akan dan dapat saya ceritakan tentang keputusan ini," tambahnya.

Baca juga: Pilot Jet Rusia Su-27 Dapat Penghargaan setelah Tabrak Drone AS MQ-9 Reaper di Laut Hitam

Alasan ICC Ingin Tangkap Vladimir Putin

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merilis sebuah laporan awal pekan ini yang menemukan pemindahan paksa anak-anak Ukraina oleh Rusia ke daerah-daerah yang berada di bawah kendalinya.

PBB menyebut deportasi ini sebagai kejahatan perang, dikutip dari BBC Internasional.

ICC juga mengatakan memiliki alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa Putin melakukan tindakan kriminal secara langsung, serta bekerja sama dengan orang lain.

ICC juga menuduhnya gagal menggunakan kekuasaan kepresidenannya untuk menghentikan deportasi anak-anak.

Akankah ICC Tangkap Vladimir Putin?

Pertanyaan ini menjadi hal yang muncul pertama kali saat mendengar berita ini.

Sejauh ini, Rusia bukan anggota ICC, sehingga tidak mungkin Rusia melaksanakan surat perintah itu.

Namun, ICC memberlakukan surat perintah penangkapan ini kepada negara-negara anggota ICC, dikutip dari France24.

ICC meminta negara anggotanya untuk melaksanakan penangkapan Presiden Vladimir Putin jika Putin berkunjung ke negaranya.

Jaksa ICC Karim Khan membenarkan rencana ini, jika Putin mengunjungi satu dari 123 anggotanya.

Terkait hal ini, Dmitry Peskov tidak mengomentarinya.

"Saya tidak menambahkan apapun tentang topik ini," kata Dmitry Peskov, dikutip dari TASS.

Selain Vladimir Putin, ICC juga merilis surat penangkapan Komisaris Hak Anak Rusia, Maria Lvova-Belova.

Sebagai informasi, ada banyak negara yang bukan anggota ICC, termasuk China, India, Rusia, dan Amerika Serikat.

Baca juga: ICC Perintahkan Penangkapan Vladimir Putin, Joe Biden: Dia Jelas Lakukan Kejahatan Perang

Halangan Lainnya, Rusia Tak Akui ICC

Rusia tidak mengakui yuridiksi ICC dan bukan anggota ICC.

Pihak Rusia menilai, mereka tidak mengekstradisi warganya dalam hal apapun.

Seperti yang dibicarakan oleh Dmitry Peskov, Rusia tidak mengakui yuridiksi itu, sehingga keputusan dibatalkan.

Rusia sebenarnya menandatangani Statuta Roma pendiri pengadilan, tetapi tidak meratifikasinya untuk menjadi anggota.

Namun, Rusia menarik tanda tangannya atas perintah Putin pada 2016, setelah ICC meluncurkan penyelidikan atas perang tahun 2008 di Georgia.

Kasus Serupa

Jauh sebelum merilis surat penangkapan Presiden Rusia Vladimir Putin, ICC pernah menerbitkan surat serupa pada Presiden Sudan di masa lalu.

Sudan juga bukan anggota ICC, namun ICC mengajukan surat penangkapan pada presiden terdahulu.

Mantan Presiden Sudan, Omar al-Bashir, juga menjadi target penangkapan ICC untuk diadili.

Namun, ia masih bisa mengunjungi sejumlah negara anggota ICC termasuk Afrika Selatan dan Yordania meskipun tunduk pada surat perintah ICC.

Omar al-Bashir digulingkan pada 2019, namun Sudan belum menyerahkannya hingga saat ini.

Kasus pada Omar al-Bashir ini menggambarkan negara-negara anggota ICC tidak selalu melakukannya, terutama jika melibatkan kepala negara seperti Putin.

Baca juga: Polandia akan Kirim 4 Jet Tempur MiG-29 ke Ukraina, AS Tak Ingin Ikuti Langkahnya

Surat Perintah ICC Sulit Dilakukan

Seorang profesor di Columbia Law School, Matthew Waxman, berkomentar soal surat perintah penangkapan Vladimir Putin.

"Itu adalah langkah yang sangat signifikan oleh ICC, tapi kemungkinan kecil kita akan melihat Putin ditangkap," katanya, dikutip dari France24.

Sejauh ini, ICC baru berhasil mengadili tokoh penting di negara anggotanya.

Misalnya, Liberia dan Serbia, yang merupakan anggota ICC.

ICC mengadili presiden Liberia, Taylor, pada 2012 atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

ICC juga mengadili mantan pemimpin Serbia Bosnia, Radovan Karadzic, akhirnya ditangkap pada 2008 dan dihukum karena genosida oleh pengadilan.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

Berita lain terkait Konflik Rusia VS Ukraina