Indonesia Diminta Tak Tinggal Diam Soal Laporan PBB Sebut China Asimilasi Paksa 1 Juta Anak Tibet
Dunia tak boleh diam melihat aksi Beijing, terutama kepada anak-anak yang sejatinya adalah masa depan bangsa Tibet.
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Dewi Agustina
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut China telah memisahkan sekitar 1 juta anak-anak Tibet dari keluarga mereka, dan menempatkannya di sekolah asrama khusus.
Sebagaimana dilansir The Next Shark dan laporan Kantor Komisioner Tinggi HAM PBB, pakar hak asasi manusia Fernand de Varennes dan Farida Shaheed yang mewakili PBB, menyuarakan peringatan atas penerapan asimilasi paksa tersebut.
Indonesia dan negara di dunia pun diminta tidak tinggal diam atas aktivitas China yang dikhawatirkan akan mengubah peradaban Tibet.
Wakil bendahara umum Dewan Pimpinan Pusat Pelajar Islam Indonesia (DPP PII), Furqan Raka mengatakan dunia tak boleh diam melihat aksi Beijing, terutama kepada anak-anak yang sejatinya adalah masa depan bangsa Tibet.
Baca juga: Masyarakat Dunia Diminta Desak China Hentikan Segala Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Warga Tibet
"Selain temuan PBB, kami juga mendapatkan informasi dari berbagai media yang menyebutkan sekolah berasrama kolonial Beijing di Tibet adalah pusat pendidikan dan pelatihan sejak 2016," kata Furqan dalam keterangannya, Sabtu (25/3/2023).
Ia menyebut laporan yang diterbitkan Institut Aksi Tibet mengungkap adanya sistem sekolah asrama kolonial China yang masif di Tibet.
Sekolah tersebut diduga sebagai alat untuk indoktrinasi politik dan asimilasi budaya.
Berdasarkan laporan itu sedikitnya 800 ribu anak-anak Tibet usia 6 sampai 18 tahun dipisahkan dari orang tua dan keluarga mereka di sekolah yang dirancang untuk melepaskan identitas mereka.
Namun analisis PBB soal sekolah asrama khusus langsung dibantah oleh Kementerian Luar Negeri China dengan menuding media massa barat mengarang cerita.
"Analisa PBB ini juga langsung dibantah oleh Beijing dimana Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Mao Ning juga menuding media massa barat mengarang cerita dan menyebarkan tuduhan palsu berdasarkan pernyataan PBB," ucap Furqan.
Baca juga: Kasus Covid-19 Ditemukan, Pemerintah China Mulai Tutup Istana Potala di Tibet
Menurut DPP PII, jika analisis PBB tidak benar, maka Beijing cukup memberi izin perwakilan PBB dan pegiat HAM internasional untuk masuk mengakses asrama sekolah tersebut.
"Jika analisa PBB tidak benar, Beijing kasih izin PBB dan pegiat HAM internasional masuk ke asrama-asrama yang dihuni anak-anak Tibet," katanya.
