Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, TEL AVIV - Lebih dari 600.000 orang Israel telah berpartisipasi dalam aksi protes nasional lainnya yang menentang Rancangan Undang-undang (RUU) reformasi peradilan Israel yang kontroversial itu.

Aksi protes ini telah diadakan di Israel selama 12 minggu berturut-turut.

Pada Sabtu lalu, hampir 300.000 pengunjuk rasa berkumpul di Tel Aviv, salah satu kota besar di negeri zionis itu.

Baca juga: Sebelum Dipecat, Menhan Israel Minta Perombakan Yudisial Harus Dihentikan

The Times of Israel melaporkan bahwa secara keseluruhan 630.000 orang turun ke jalan di seluruh negeri.

Menurut surat kabar itu, polisi menggunakan meriam air untuk melawan para pengunjuk rasa yang berkumpul di Tel Aviv.

Dikutip dari laman Sputnik News, Senin (27/3/2023), setidaknya 28 pengunjuk rasa ditahan saat memblokir Jalan Raya Ayalon di kota itu.

Pada Januari lalu, Menteri Kehakiman Israel Yariv Levin meluncurkan paket reformasi hukum yang akan membatasi kewenangan Mahkamah Agung (MA), dengan memberikan kontrol kabinet atas pemilihan Hakim baru.

Paket ini juga memungkinkan Knesset mengesampingkan keputusan pengadilan dengan mayoritas mutlak.

Selanjutnya pada pertengahan Februari lalu, parlemen Israel menyetujui bagian pertama dari UU tersebut.

Lalu paruh kedua disetujui oleh Komite Konstitusi, Hukum dan Keadilan parlemen Israel, Knesset, pada awal Maret ini.

Di sisi lain, mereka yang menentang reformasi berpendapat hal itu akan merusak demokrasi di Israel dan menempatkan negara ini di ambang krisis sosial dan konstitusional.

Pada Jumat lalu, penyelenggara gerakan protes menentang reformasi peradilan di Israel mengumumkan 'minggu kelumpuhan', yang akan mencakup aksi protes nasional menentang tindakan legislatif yang memecah belah.

Awal pekan lalu, ratusan aktivis berkerumun di luar kediaman pejabat terkemuka pemerintah Israel untuk memprotes reformasi peradilan.

Titik kumpul ini termasuk di antaranya di kediaman resmi Menteri Pariwisata Haim Katz, Menteri Urusan Diaspora Amichai Chikli, Menteri Perlindungan Lingkungan Idit Silman, dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant yang baru saja dipecat karena menentang RUU tersebut.