TRIBUNNEWS.COM - Ratusan ribu orang turun ke jalanan di sepanjang Prancis pada hari Selasa (28/3/2023) untuk menentang peningkatan usia pensiun dari 62 tahun menjadi 64 tahun.

Dilansir The Guardian, aksi mogok dan protes itu merupakan krisis domestik terbesar dari masa jabatan kedua Presiden Prancis Emmanuel Macron.

Aksi mogok diperkirakan akan memengaruhi industri kilang, pengumpulan sampah, transportasi kereta api, perjalanan udara, dan sekolah.

Pihak berwenang di Paris dan beberapa kota bahkan bersiap kemungkinan bentrokan antara polisi dan pengunjuk rasa.

Krisis meningkat karena kontroversi atas sikap petugas keamanan dalam menangani demonstran.

Pengacara korban mengeluhkan penangkapan sewenang-wenang, cedera, dan kekerasan saat polisi mengendalikan massa.

Baca juga: Nyontek Prancis, Said Iqbal Ungkap 5 Juta Buruh Akan Mogok Nasional Juli 2023

Seorang pria berusia 30 tahun bahkan mengalami koma pada hari Senin.

Ia menderita trauma kepala saat terlibat bentrokan antara pengunjuk rasa dan polisi.

Investigasi sedang berlangsung untuk mengusut tuntas kasus tersebut.

IGPN, unit urusan internal kepolisian Prancis, mengatakan telah meluncurkan 17 penyelidikan atas insiden dan tuduhan terhadap polisi di seluruh Prancis dalam beberapa pekan terakhir.

Lebih dari 30 pengacara menulis surat terbuka kepada Le Monde pada hari Senin.

Mereka menyatakan "keprihatinan besar" atas penangkapan sewenang-wenang terhadap ratusan orang, menuduh polisi menggunakan sistem peradilan dan penangkapan sebagai taktik untuk menghentikan protes.

Kepala polisi Paris mengatakan semua penangkapan dibenarkan.

Menteri Dalam Negeri Gérald Darmanin mengatakan banyak petugas polisi juga terluka selama protes.